Ketua Fraksi PDI-P: Anies Evaluasi Kebijakan Tutup Jalan Jatibaru

0
269
Gembong Warsono
Gembong Warsono

JAKARTA, Nawacita – Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono mengatakan, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan melakukan pelanggaran dalam menerapkan kebijakan penutupan Jalan Jatibaru Raya, Tanah Abang.

Atas dasar itu, dia menilai wajar jika Anies dilaporkan ke polisi karena permasalahan tersebut.

“Dua Perda dilanggar, yang pertama Peraturan Daerah tentang rencana detil tata ruang dan pelanggaran Perda tentang ketertiban umum, yang ketiga UU tentang lalu lintas,” kata Gembong.

Menurut Gembong, Anies dilaporkan ke polisi karena ada masyarakat yang terganggu dengan kebijakan penutupan Jalan Jatibaru Raya. Dengan adanya laporan polisi itu, Gembong meminta Anies-Sandi mengevaluasi kebijakannya.

“Ketika ada warga masyarakat yang mengkritisi itu kemudian menempuh jalur hukum, saya kira itu langkah positif. Saya apresiasi itu yang dilakukan masyarakat yang melaporkan kebijakan Gubernur ke Polda Metro Jaya,” ucap Gembong.

Sekretaris Jenderal Cyber Indonesia Jack Boyd Lapian melaporkan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan ke Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Polda Metro Jaya terkait kebijakan Pemprov DKI yang menutup Jalan Jatibaru di kawasan Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat.

Laporan tersebut dibuat pada Kamis (22/2/2018) pukul 21.00 WIB dan diterima dengan nomor registrasi LP/995/II/2018/PMJ/Dit.Reskrimsus tertanggal 22 Februari 2018.

Dalam laporannya, Cyber Indonesia menduga adanya pelanggaran Undang-Undang Republik Indonesia tentang Jalan dalam penutupan Jalan Jatibaru tersebut.

Menurut Jack, pihaknya melaporkan Anies tetapi tidak melaporkan Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno karena menilai Anies selaku Gubernur memiliki otoritas lebih besar terkait kebijakan penataan Tanah Abang.

“Kami tidak melaporkan Wagub karena menurut kami Gubernur memiliki otoritas lebih besar dalam kebijakan penataan Tanah Abang,” Jack ketika dihubungi, Jumat (23/2/2018).

kmp

LEAVE A REPLY