PDIP Sebut Inspektorat DKI Harus Telusuri Anggaran Lift Rumah Dinas Anies

0
295
Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Gembong Warsono
Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Gembong Warsono

Jakarta, Nawacita – Fraksi PDIP DPRD DKI mendorong Inspektorat DKI mengusut anggaran untuk pembangunan lift rumah dinas Gubernur Anies Baswedan. Soalnya, anggaran itu diduga merupakan ‘anggaran siluman’.

“Yang dikatakan Ahok sebagai anggaran siluman ya begini. Ketika ada anggaran siluman, apa yang dilakukan Ahok? Harusnya itu pula yang perlu dilakukan terhadap pengadaan siluman sekarang,” kata Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Gembong Warsono kepada detikcom, Jumat (26/1/2018).

Dulu, istilah anggaran siluman pernah mencuat pada masa Gubernur Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). Saat itu Ahok bersitegang dengan pihak legislatif DKI soal anggaran siluman. Kini justru pihak eksekutif yang mengaku punya ide soal anggaran lift rumah dinas itu.

Anies sendiri mengaku tak mengetahui pengadaan lift di rumah dinasnya. Anies akan mencoret anggaran itu dari APBD Perubahan 2018. Ada Kepala Dinas Cipta Karya Tata Ruang Pertanahan (Citata) DKI yang menyatakan anggaran itu sudah direncanakan sejak awal. Gembong Warsono meminta Inspektorat mengusut anggaran ini.

“Inspektorat harus bisa menelusuri itu,” kata Gembong.

Kata dia, sistem e-Budgeting memungkinkan penelusuran awal mula masuknya anggaran. Bahkan sistem ini, kata dia, memungkinkan pemda mengetahui pihak yang merekomendasikan anggaran. Kunci e-Budgeting dipegang oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda).

“Dengan mekanisme e-Budgeting, ini sangat mudah ditelusuri. Ini warisan Ahok yang sangat luar biasa bagi kita semua,” ujar Gembong.

Dinas Citata DKI sudah memberikan keterangan bahwa anggaran itu direncanakan sejak awal. Bahkan Kepala Dinas Citata Benny Agus mengatakan pertimbangan perencanaan anggaran itu adalah untuk “peningkatan kenyamanan rumah ‘bapaknya’ warga Jakarta”.

“Cek di rencana kerja perangkat daerah (RKPD), apakah Benny punya rencana itu di RKPD atau tidak. Kalau tidak ada di RKPD, berarti ini anggaran siluman,” kata Gembong.

Selanjutnya, hal ini bisa dibawa ke ranah hukum bila terbukti anggaran lift adalah ‘anggaran siluman’. “Seharusnya bisa,” ucapnya.

dtk

LEAVE A REPLY