DPD Mulai Susun RUU Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal

0
367

Nawacita – Komite I Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI mulai menyusun Rancangan Undang Undang (RUU) tentang Percepatan dan Pembangunan Daerah Tertinggal. RUU ini untuk pengentasan daerah tertinggal yang masih jauh dari sejahtera.

Hal itu terungkap dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komite I DPD RI dengan Mantan Ditjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri I Made Suwandi dan Guru Besar FISIP UI, Irfan Ridwan Maksum di Gedung Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (24/1).

Ketua Komite I DPD EI, Akhmad Muqowam mengatakan, dalam waktu dekat pihaknya segera melakukan sosialisasi ketiga daerah mengenai urgensi RUU ini.

“Kami segera sosialisasikan urgensi RUU ini ketiga daerah. Kami ingin mendapatkan semua permasalahan untuk memperkaya materi RUU ini agar segera masuk Prolegnas, karena RUU ini menjadi tugas DPD RI untuk segera diselesaikan,” kata senator Jawa Tengah ini.

Mantan Ditjen Otda Kemendagri, I Made Suwandi mengungkapkan untuk menyusun RUU ini diperlukan pendekatan-pendekatan yang menyeluruh. Tingkat keberhasilan dari kemajuan daerah terlihat dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

“Karena itu, RUU ini harus mampu mengatasi berbagai permasalahan di daerah. Jangan sampai jatuhnya hanya bagi-bagi anggaran saja tetapi tak ada perubahan SDM nya,” kata Suwandi.

Sementara itu, Guru Besar FISIP UI, Irfan Ridwan Maksum meyakini bahwa jika daerah maju maka negara juga maju. Untuk itu, pemerintah harus bisa meminimalisir ketimpangan di daerah.

Menurutnya, ketimpangan bukan hanya terjadi antar daerah tapi juga di dalam daerah masing-masing. Ketimpangan tidak terjadi antara daerah besar dan daerah lain, tapi di dalam sektor daerah itu sendiri.

Contoh dalam provinsi ada kabupaten yang maju sedangkan lainnya kurang. Begitu pula antar kecamatan dalam kabupaten. “Jadi daerah juga harus melihat ke dalam juga untuk meminimalisir ketimpangan yang terjadi,” demikian Irfan Ridwan Maksum.

parlemen

LEAVE A REPLY