KPK Ingatkan Anies-Sandi Agar Jangan Korupsi

0
227

Jakarta, NawacitaKomisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengingatkan Anies Rasyid Baswedan dan Sandiaga Uno yang baru dilantik Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta untuk tidak melakukan korupsi.

KPK mewanti jangan sampai Anies-Sandi menambah panjang daftar kepala daerah yang diproses KPK lantaran terlibat korupsi.

“Di tengah fenomena banyaknya kepala daerah yang diproses karena kasus korupsi tentu saja pada seluruh kepala daerah terpilih ataupun kepala daerah yang akan mencalonkan sebagai kepala daerah diberi tanda serentak nanti hal hal tersebut tidak terjadi,” kata Jubir KPK Febri Diansyah di Gedung KPK, Selasa (17/10/2017).

Untuk itu, KPK berharap Anies-Sandi fokus bekerja sesuai tugas yang diamanahkan. Termasuk memenuhi janji-janji kampanyenya.

“Saya kira harapan KPK sama untuk seluruh kepala daerah yang ada di Indonesia. Bekerja sesuai dengan amanat yang memang diatur dan dipilih oleh masyarakat. Jadi masyarakat yang memilih tentu amanatnya banyak terhadap kepala daerah tersebut,” katanya.

Dalam upaya pemberantasan korupsi, KPK berharap Anies-Sandi memperkuat program-program pencegahan korupsi yang sudah berjalan di DKI. KPK memiliki sejumlah kerja sama dengan Pemprov DKI dlam upaya pencegahan korupsi.

“Semoga dengan terpilihnya kepala daerah baru Apakah itu di Jakarta ataupun di daerah-daerah yang lain maka upaya pencegahan tindak pidana korupsi bisa jauh lebih kuat. Di DKI kami beberapa kali melakukan kerjasama soal pencegahan tindak pidana korupsi harapannya bisa jauh lebih kuat,” harapnya.

Selain itu, KPK meminta Anies-Sandi untuk melaporkan harta kekayaan mereka. Anies-Sandi diketahui telah menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) saat menjadi calon Gubernur dan Wakil Gubernur DKI. LHKPN ini harus kembali diperbarui setelah dilantik sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur DKI. Febri mengatakan, LHKPN ini wajib disampaikan kepada KPK sebagai bagian dari upaya pencegahan korupsi.

“Ada waktu nanti yang diberikan oleh undang-undang dan peraturan yang terkait untuk melaporkan kekayaannya jadi nanti kami tentu saja terbuka kalau ada pelaporan-pelaporan disebut dan pelaporan LHKPN adalah bagian dari upaya pencegahan tindak pidana korupsi,” tandasnya.

inlh

LEAVE A REPLY