Kunci Cegah Haji Ilegal Ada di Imigrasi

0
356
Ilustrasi.
Ilustrasi.

Nawacita – Munculnya jamaah haji ilegal yang ditangkap dan dipulangkan oleh pemerintahan Arab Saudi, akhir-akhir ini karena mereka masuk secara ilegal. Misalnya menggunakan paspor turis, paspor tenaga kerja dan penyalahgunaan lainnya yang tidak terdaftar di Kemenag RI.

Sebab, munculnya jamaah haji ilegal itu karena tigal faktor, yaitu semangat yang tinggi bagi umat Islam untuk menunaikan ibadah haji, daftar tunggu atau waiting list yang lama dan pengawasan yang lemah.

Demikian disampaikan Ali Taher Parasong Ketua Komisi VIII DPR RI dalam diskusi “Revisi UU Haji dan Umroh Solusi Tertibkan Jamaah Haji Ilegal?”, di gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (15/8/2017).

Hadir nara sumber lainnya Muharom Ahmad Wakil Ketua Umum Himpunan Penyelenggara Umroh dan Haji (Himpuh) dan M Subarkah pengamat Haji.

Ali Taher menjelaskan, daftar tunggu saat ini, antara 35 tahun hingga 41 tahun untuk daerah di luar Jawa. Sedangkan di Jawa antara 15 tahun hingga 20 tahun. Padahal, kuota haji yang diberikan oleh Arab Saudi baru 211.000 jamaah dan ditambah 10.000 jamaah. “Jadi, untuk haji tahun ini sebanyak 221.000 jamaah,” ujarnya.

Kata dia, banyaknya yang antre karena semangat haji yang sangat kuat bagi umat Islam Indonesia.

“Kewajiban haji mendorong kuat umat Islam sehingga sulit dibendung untuk berhaji,” kata Ali Taher.

Karena itu, dia meminta Kemenag RI kerjamsama dengan Kemenlu RI untuk terus melobi pemerintah Arab Saudi agar bisa mendapat tambahan kuota. Sedangkan untuk pengawasan harus kerjasama dengan pihak keimigrasian, agar bisa mengontrol jamaah haji yang ilegal tersebut.

Selain itu dia meminta pemerintah daerah (Pemda) di seluruh Indonesia tidak lepas tangan untuk ikut mengawasi jamaah haji khususnya yang ilegal itu.

“Karena prosedurnya juga dari daerah. Sehingga daerah tidak bisa lepas tangan,” ujar Ali Taher.

Dia juga berharap untuk akomodasi, seperti kasus nasi basi itu karena dimasak diatas 6 jam sebelum dimakan.

“Kalau dimasak diatas 6 jam pasti nasinya basi,” kata dia.

Menyinggung penipuan umroh oleh “First Travel”, Ali Taher sudah melihatnya sejak setahun lalu. Dimana biaya umroh Rp 14 juta yang ditawarkan itu jelas tidak rasional. Padahal, yang rasional itu biayanya sekitar 2.200 dollar AS atau Rp 26 juta hingga Rp 28 juta.

“Atau kalau pemerintah ingin agar perusahaan umroh dan haji itu tidak menyimpang, maka harga yang ditawarkan ada standar minimal dan maksimalnya. Sehingga semua travel umroh memberikan harga yang ditetapkan oleh pemerintah tersebut,” kata dia.

ssby

LEAVE A REPLY