Senayan Minta Subsidi Pertanian Dipertahankan

Ketua Komisi IV DPR asal Gerindra, Edy Prabowo
top banner

Jakarta, Nawacita – Sejumlah politisi di Senayan menilai, subsidi sektor pertanian misalnya untuk penyebaran benih masih diperlukan. kalau dihapus akan memberatkan petani.

“Kami menilai, bantuan subsidi untuk benih, atau sektor pertanian masih dibutuhkan. Petani masih berharap terhadap subsidi ini,” kata Ketua Komisi IV DPR asal Gerindra, Edy Prabowo dalam rilis kepada media di Jakarta, Selasa (18/7/2017).

Pandangan senada disampaikan Wakil Ketua Komisi IV DPR asal Demokrat, Herman Khaeron, subsidi benih berperan bagi penting bagi petani. Serta penyangga program desa mandiri.

Kata Herman, jika dikatakan alasan pencabutan subsidi karena penyaluran yang penyerapannya tidak optimal, maka akar permasalahannya adalah hal teknis atau mekanisme saja.

Lembaga Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) mengkritik mekanisme terkait wacana penunjukan langsung penyedia bantuan alat dan mesin pertanian karena dinilai rawan terjadi penyalahgunaan wewenang.

“Penunjukan secara langsung hanya dapat dilakukan salah satunya apabila barang yang dibeli merupakan bagian dari penanganan keadaan darurat seperti bencana alam. Alsintan (alat dan mesin pertanian) jelas tidak memenuhi kriteria ini,” kata peneliti bidang Perdagangan CIPS, Hizkia Respatiadi.

Menurut Hizkia, bila hal tersebut dibiarkan maka akan rawan terjadi penyalahgunaan wewenang yang dapat berujung pada pelanggaran hukum pada proses pengadaan barang dan jasa.

Hizkia mengingatkan, kegiatan pengadaan barang dan jasa pada instansi pemerintah harus selalu berpedoman pada peraturan dan ketentuan yang berlaku.

“Sebagaimana yang disebutkan dalam Peraturan Presiden (Perpres) 54/2010 yang telah diubah dengan Perpres 4/2015, pengadaan barang seperti alsintan dengan nilai paling tinggi Rp5 miliar paling tidak harus melalui proses Pelelangan Sederhana,” kata Hizkia.

Hizkia menyatakan, prosedur ini mewajibkan adanya pengumuman mengenai rencana pengadaan di website kementerian terkait dan Portal Pengadaan Nasional, sehingga masyarakat luas dan dunia usaha yang memenuhi kualifikasi dapat mengikuti seleksinya.

CIPS juga mendorong agar kebijakan pemerintah memungkinkan sektor swasta untuk mengimpor stok beras demi mengimbangi rendahnya produksi dalam negeri.

Sebagaimana diwartakan, pengamat masalah pertanian Dr Gede Sedana menilai, kini ada kecendrungan semakin meningkat perubahan iklim, sekaligus rentan terhadap bencana alam dan resiko usaha sektor pertanian.

source : inilah.com

Leave a reply

Please enter your comment!
Please enter your name here