Ini Alasan Pemerintah Segera Pidanakan Ormas Radikal

0
482
Ketua Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI), Petrus Selestinus
Ketua Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI), Petrus Selestinus

Jakarta, NawacitaPasca penerbitan Perppu No.2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Ormas). Pemerintah tidak boleh hanya fokus terhadap sanksi administrasi, namun dibarengi dengan langkah pemidanaan.

Terutama terhadap pengurus atau anggota ormas yang selama ini sering melakukan aktivitas yang dilarang oleh ketentuan pasal 59 dan pasal 82A Perppu No. 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan jo. Pasal 107b KUHP.

Hal ini disampaikan Ketua Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI), Petrus Selestinus dengan alasan pemerintah sudah mengantongi bukti-bukti sebagaimana diakui dalam konsiderans Perppu No. 2 Tahun 2017.

“Pada butir d, Presiden tegas menyatakan terdapat ormas tertentu dalam kegiatannya tidak sejalan dengan asas ormas, tidak sesuai dengan anggaran dasar ormas yang telah terdaftar dan telah disahkan pemerintah. Bahkan secara faktual terbukti ada asas organisasi kemasyarakatan dan kegiatannya yang bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indinesia Tahun 1945,” ucap Petrus kepada INILAHCOM, Senin (17/7/2017).

Oleh karena itu, kata Petrus pemerintah tidak boleh semata-mata bertindak hanya pada aspek administratif dengan memberi sanksi administratif, melainkan langkah-langkah pemidanaan harus menjadi prioritas.

“Karena pemerintah sesungguhnya sudah mengantongi bukti-bukti tentang tindak pidana yang dilakukan oleh anggota atau pengurus ormas tertentu bahkan karena bukti-bukti tindak pidana itu pula yang menjadi alasan dikeluarkannya Perppu ini oleh Presiden,” pungkasnya.

Sumber: inilah

LEAVE A REPLY