HTI Akan Melawan Perppu Tentang Ormas yang Diteken Jokowi

0
327
Yusril Ihza Mahendra
Yusril Ihza Mahendra

Jakarta, Nawacita – Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) akan melawan Peraturan Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang organisai kemasyarakatan yang diteken oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Perlawanan itu ditempuh dengan mengajukan uji materi. HTI menilai, Perppu yang sudah membubarkan organisasinya bertentangan dengan UUD 1945. Untuk itu, jalur ini akan ditempuh pihaknya.

“Permohonan uji materil atas Perpu tersebut diyakini bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945,” kata Kuasa Hukum HTI, Yusril Ihza Mahendra di Jakarta, Rabu (12/7/2017).

Yusril mengatakan, bukan hanya HTI yang akan menempuh langkan ini. “Akan disusul oleh beberapa ormas lain, yang sama-sama menganggap Perpu ini merupakan kemunduran demokrasi di tanah air,” ujar Yusril.

Namun begitu dia tidak menjelaskan Ormas mana saja yang akan melakukan langkah serupa. Hanya saja dia menekankan langkah pemerintah ini adalah bentuk kesewenag-weangan.

“Perpu ini membuka peluang untuk Pemerintah berbuat sewenang-wenang membubarkan Ormas yang secara secara subyektif dianggap Pemerintah bertentangan dengan Pancasila, tanpa melalui proses peradilan,” ujar dia tegas.

Adapun Perppu 2/2017 resmi diumumkan oleh Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto pada Rabu (12/7/2017).

Lewat Perppu ini menghapus pasal yang menyebut bahwa pembubaran ormas harus melalui pengadilan. Pembubaran dengan cara pencabutan badan hukum bisa langsung dilakukan oleh pemerintah melalui Menteri Dalam Negeri atau Menkumham. Perppu ini dibuat setelah pemerintah sebelumnya mengumumkan upaya pembubaran terhadap HTI.

Sumber: berita jatim

LEAVE A REPLY