Pencalegan Bekas Calon Kepala Daerah Ganggu Tahapan Pemilu

0
557
Anam KPU Jatim
Surabaya, Nawacita – Rencana KPU RI dan pemerintah yang memberikan kelonggaran pada calon kepala daerah yang kalah tetap bisa maju calon legislatif ditanggapi Komisioner KPU Jawa Timur.  Meski mendukung kebijakan pusat, tapi KPU Jatim berharap semua tahapan pemilihan legislatif 2019 tidak terganggu gara-gara kebijakan tersebut.
Choirul Anam, Komisioner KPU Jatim mengatakan,  jika rencana twrsebut benar dilakukan, maka akan berpengaruh pada tahapan Pileg 2019, khususnya tahapan kampanye. Peraturan KPU RI tentang kebijakan tersebut belum resmi disahkan karena masih menunggu RUU Pilkada yang kini masih dibahas di DPR RI khususnya di Komisi II. “Prinsipnya kami mendukung penuh putusan tersebut. Tapi jika hal itu dilaksanakan maka ada sejumlah tahapan Pileg yang terganggu, diantaranya pengumuman Daftar Calon Tetap yang sebelumnya dilakulan bulan April 2018 bisa molor menjadi bulan Juni 2018 ,” tegas mantan Komiaioner Kota Surabaya ini, Kamis (6/7).
     Ditambahkannya, dengan mundurnya DCT, maka otomatis akan mengganggu tahapan kampanye. Yang biasanya dilaksanakan mulai April 2018 sampai 2019, maka jika hal itu menjadi keputusan maka masa kampanye akan terpotong tidak sampai satu tahun.
     “Tapi untuk jelasnya kita menunggu RUU Pilkada disahkan swhingga muncul PKPU RI. Darisitulah akan menjadi dasar bagi KPU Jatim untuk bekerja,” lanjutnya.
      Seperti diketahui, KPU RI akan menerbitkan PKPU yang mengatur tentang diperbolehkannya calon kepala daerah yang kalah di pilkada 2018, untuk bisa maju kembali di Pileg 2019. KPU RI menyebut, pendaftaran caleg bisa dilakukan tiga hari setelah coblosan 2018. bdo

LEAVE A REPLY