Kursi Ketua DPR Diwacanakan Kembali ke Setya Novanto, Ini Reaksi Ade Komarudin

0
541
Ketua DPR RI Ade Komarudin

JAKARTA, NAWACITA – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Ade Komarudin enggan membahas soal jabatannya yang kini digoyang. Hal tersebut menyusul keputusan Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR yang memulihkan nama baik Setya Novanto terkait kasus “Papa Minta Saham”.

Dipulihkannya nama baik Novanto membuat beberapa anggota Fraksi Partai Golkar menyuarkan agar Novanto tak sekadar dipulihkan nama baiknya, tetapi juga dipulihkan jabatannya. Saat kasus tersebut bergulir, Novanto tengah menjabat Ketua DPR RI.

“Saya tidak pernah mau mendiskusikan hal seperti itu. Saya mau kerja saja dengan baik. Kalau itu dinilai baik alhamdulillah kalau tidak enggak apa. Yang penting saya berusaha dan berniat bekerja dengan baik,” tutur Ade di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (3/10/2016).

Adapun mengenai mekanisme pergantian Ketua DPR, kata dia, sama seperti pergantian Alat Kelengkapan Dewan (AKD) yang ada. Tahapan yang harus dilakukan adalah melalui rapat pimpinan, konsultasi pimpinan fraksi atau rapat pengganti bamus.

“Jadi keputusannya seperti apa kami ikuti. Saya enggak mau mengada-ada,” tuturnya.

Sebelumnya, Fraksi Partai Golkar menginginkan nama Novanto sebagai mantan Ketua DPR direhabilitasi. Sebab, setelah menjatuhan putusan, beberapa anggota Fraksi Partai Golkar menilai Novanto dirugikan oleh tuduhan pemufakatan jahat lewat rekaman yang diambil Maroef Sjamsoeddin, yang saat itu menjabat Presiden Direktur PT Freeport Indonesia.

Putusan Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa alat bukti rekaman elektronik sebagai alat bukti utama dalam proses persidangan MKD adalah tidak sah. Sehingga, bukti pengaduan dalam persidangan MKD tersebut dinyatakan tidak valid untuk dijadikan barang bukti. Namun, MKD sendiri tak satu suara.

Wakil Ketua MKD dari Fraksi PDI-P Hamka Haq, sepetti dikutip Harian Kompas, menuturkan, sidang MKD pada 27 September 2016 tidak merehabilitasi nama baik Novanto. MKD hanya menegaskan bahwa sebelumnya tidak pernah memberikan putusan bersalah terhadap Novanto.

Pernyataan Hamka ini berbeda dengan keterangan Ketua MKD dari Fraksi Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad dan Wakil Ketua MKD dari Fraksi Partai Hanura Sarifuddin Sudding. Mereka mengatakan, MKD telah mengambil putusan untuk memperbaiki nama baik, harkat, dan martabat Novanto.

SUMBER : KOMPAS

LEAVE A REPLY