Jakarta, Nawacita – Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI kembali melakukan rapat kerja bersama mitra kerjanya, yakni Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Kepala Bappenas) Bambang Brodjonegoro.
Raker kali ini membahas mengenai laporan keuangan pemerintah pusat tahun 2017. Agenda rapat sendiri dijadwalkan pukul 10.00 WIB, namun baru dimulai pada pukul 10.53 WIB.
“Berdasarkan catatan yang kami terima, anggota yang hadir 9 orang dari 7 fraksi, berdasarkan aturan yang berlaku, izinkan kami membuka rapat, rapat dibuka dan terbuka untuk umum,” kata Pimpinan Rapat Komisi XI Melchias Markus Mekeng di ruang rapat Komisi XI DPR RI, Jakarta, Kamis (19/7/2018).
Mekeng mengatakan, agenda rapat kali ini lebih fokus kepada laporan keuangan kementerian/lembaga (LKKL) di 2017. Dia menyebutkan, terdapat 80 LKKL mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian (WTP), lalu 6 LKKL mendapat opini wajar dengan pengecualian (WDP), dan 2 LKKL mendapat opini tidak memberikan pendapat (TMP).
“Oleh karena itu, kami ingin mendengarkan penjelasan dari Menkeu dan Menteri PPN,” jelas dia.
Adapun LKKL dengan opini WDP yakni Kementerian Pertahanan, Kementerian Pemuda dan Olahraga, Komisi Nasional HAM (Komnas HAM), Badan Pengawas Tenaga Nuklir (Bapeten), TVRI, dan RRI. Sementara, untuk LKKL dengan opini TMP yaitu Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Badan Keamanan Laut.
Untuk diketahui, pemeriksaan atas LKPP tahun 2017 terdiri dari neraca per 31 Desember 2017, laporan realisasi anggaran, laporan perubahan saldo anggaran lebih, laporan operasional, laporan arus kas, dan laporan perubahan ekuitas. Serta, pemeriksaan dilakukan pada catatan atas laporan keuangan
dtk
 RI kembali melakukan rapat kerja bersama mitra kerjanya, yakni Menteri Keuangan){kind=link}