Pemkab Bojonegoro Fokus Perkuat Mitigasi Bencana Hadapi Risiko Perubahan Iklim Daerah
Bojonegoro, Nawacita – Pemerintah Kabupaten Bojonegoro memperkuat strategi mitigasi bencana dengan menyiapkan dokumen rencana kontingensi cuaca ekstrem 2026 yang menjadi acuan penanganan bencana secara terukur. Langkah ini tidak hanya berfokus pada kesiapsiagaan menghadapi cuaca ekstrem, tetapi juga memperkuat kualitas sumber daya manusia (SDM), pemanfaatan teknologi, hingga sinergi lintas sektor.
Komitmen tersebut ditegaskan dalam Forum Group Discussion (FGD) Rencana Kontingensi Cuaca Ekstrem Tahun 2026 yang berlangsung selama dua hari, Kamis (16/7/2026) hingga Jumat (17/7/2026), di Productive Room Gedung Pemkab Bojonegoro.
Bupati Bojonegoro Setyo Wahono mengatakan, penyusunan dokumen kontingensi harus berangkat dari pemetaan risiko bencana yang telah dilakukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD). Menurutnya, hasil pemetaan menjadi dasar pembentukan Desa Tangguh Bencana (Destana) sekaligus pembangunan infrastruktur pendukung berbasis teknologi.
Ia menyoroti sejumlah tantangan yang dihadapi Bojonegoro, mulai dari potensi aktivitas Sesar Kendeng, ancaman bencana di sepanjang aliran Sungai Bengawan Solo, dampak penggundulan hutan, hingga perubahan iklim yang memicu suhu ekstrem dan angin puting beliung.
“Seperti Sistem Peringatan Dini (Early Warning System) menjadi sangat penting. Kita harus memaksimalkan seluruh perangkat yang ada di desa, mulai dari media sosial, sirine, hingga radio komunikasi agar penyebaran informasi kebencanaan dari BNPB atau BMKG dapat tersampaikan secara cepat dan tepat kepada masyarakat,” ujar Bupati Setyo Wahono.
Selain penguatan teknologi, Pemkab Bojonegoro juga menempatkan kesiapan SDM sebagai prioritas dalam mitigasi bencana. Bupati meminta seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) memperkuat koordinasi dengan TNI, Polri, dan relawan agar personel maupun peralatan siap digunakan, terutama dalam proses evakuasi saat kondisi darurat.
Mitigasi juga diarahkan pada upaya jangka panjang, seperti pencarian sumber air baru di wilayah rawan kekeringan, antisipasi penurunan kesuburan tanah pertanian, hingga mitigasi dampak perubahan iklim di kawasan industri minyak dan gas, khususnya wilayah Ring 1.
“FGD hari ini harus menghasilkan rumusan yang konkrit dan dapat diimplementasikan. Kita harus berkolaborasi erat dengan BMKG maupun BNPB untuk memberikan solusi terbaik serta bantuan yang nyata bagi masyarakat, yang didasarkan pada hasil dokumen kontingensi ini,” pungkas Bupati Wahono.
Sementara itu, Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Bojonegoro Heru Wicaksi menegaskan, dokumen rencana kontingensi disusun sebagai pedoman operasional dalam menghadapi kondisi darurat, bukan sekadar memenuhi kebutuhan administratif.
“Dokumen kontingensi ini bukan sekadar lembaran kertas, melainkan komitmen bersama yang terukur. Di dalamnya tergambar jelas siapa berbuat apa, kapan bertindak, dan bagaimana alur koordinasi ketika status kegawatdaruratan ditetapkan,” tegas Heru.
Melalui dokumen tersebut, Pemkab Bojonegoro berharap seluruh pemangku kepentingan memiliki pedoman yang sama dalam mengambil langkah cepat, terkoordinasi, dan efektif saat menghadapi potensi bencana akibat cuaca ekstrem maupun ancaman bencana lainnya.
, pemanfaatan teknologi, hingga sinergi lintas sektor.){kind=link}