Pemerintah Australia Dukung Penguatan Pembangunan Inklusif di Indonesia
JAKARTA, Nawacita – Pemerintah Australia mendukung upaya Pemerintah Indonesia dalam mendorong pembangunan yang inklusif, partisipatif, dan responsif terhadap kebutuhan seluruh lapisan masyarakat.
Hal tersebut disampaikan First Secretary Governance and Human Development Kedutaan Besar Australia di Jakarta, Elena Martin Avilla, dalam kegiatan Diseminasi Hasil Studi Baseline Kolaborasi Multi pemangku Kepentingan untuk Pengarusutamaan Gender dan Inklusi Sosial di Kementerian PPN/Bappenas, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (25/5/2026).
“Pemerintah Australia menghargai komitmen kuat Pemerintah Indonesia dalam mendorong pembangunan yang inklusif, partisipatif, dan responsif terhadap kebutuhan seluruh masyarakat, termasuk perempuan, penyandang disabilitas, anak, lansia, dan kelompok rentan lainnya,” ujar Elena.
Baca Juga: Pemerintah Tegaskan Pentingnya Hukum Internasional di Dewan ITU
Menurut Elena, pembangunan inklusif memastikan setiap individu memiliki kesempatan untuk berpartisipasi secara bermakna dalam proses pengambilan keputusan pembangunan yang memengaruhi kehidupan mereka.
Karena itu, lanjut dia, pembangunan inklusif tidak hanya membutuhkan kebijakan dan komitmen kelembagaan yang kuat, tetapi juga kolaborasi efektif antara pemerintah, organisasi masyarakat sipil, akademisi, komunitas, dan mitra pembangunan.
“Melalui Program SKALA, kemitraan Australia-Indonesia untuk akselerasi layanan dasar, kami mendukung Pemerintah Indonesia dalam memperkuat tata kelola pemerintahan dan penyediaan layanan dasar yang inklusif di tingkat nasional maupun daerah,” kata Elena.
Ia menambahkan, Pemerintah Australia juga mendukung kerja sama antara pemerintah dan organisasi masyarakat sipil untuk memajukan hak-hak kelompok rentan. “Kedua program ini saling melengkapi satu sama lain.
Hasil studi yang didiseminasikan hari ini merupakan kontribusi penting bagi upaya bersama dalam memperkuat pengarusutamaan gender, inklusi disabilitas, dan inklusi sosial di Indonesia,” ujar dia.
Elena mengatakan, studi tersebut turut memetakan peluang dan tantangan dalam memperkuat partisipasi, koordinasi, serta kebijakan pembangunan yang inklusif.
Untuk itu, ia berharap hasil studi itu dapat menjadi salah satu instrumen untuk memperkuat kemitraan strategis multipihak dalam mendukung kebijakan, memperluas partisipasi bermakna, serta mendorong perencanaan dan implementasi pembangunan yang lebih inklusif.
Ia menyampaikan bahwa kemitraan Australia dan Indonesia melalui Program INKLUSI bertujuan memastikan kesetaraan hak penyandang disabilitas benar-benar terwujud dalam praktik di lapangan. (Kementerian PPN/Bappenas)
