Bandung, Nawacita.co – Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi mengklarifikasi soal pernyataan dirinya saat rapat bersama DPR RI beberapa waktu lalu.
Ia menyebut bahwa dengan menjadi gubernur konten, ia bisa menurunkan anggaran media dari Rp50 miliar menjadi Rp3 miliar hanya dengan konten pribadinya di sosial media.
Hal itu diungkapkan Dedi saat membalas sentilan Gubernur Kalimantan Timur, Rudi Mas’ud yang menyebut dirinya gubernur konten.
Pernyataan Dedi itu dinilai banyak pihak menyakiti insan pers khususnya di Jawa Barat.
Sebab pernyataan dirinya itu terkesan bahwa Pemprov Jawa Barat tidak membutuhkan media sebagai publikasi, dan hanya membutuhkan konten Dedi Mulyadi untuk mensosialisasikan program Pemprov Jawa Barat.
Menanggapi berbagai tudingan tersebut, Dedi menilai keberpihakan terhadap pers tidak bisa diukur dari besaran anggaran atau kontrak kerja sama.
Baca Juga: Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud Sebut Dedi Mulyadi Sebagai Gubernur Konten saat Rapat Komisi II DPR
Hal itu dikatakan, usai menghadiri apel di Rindam III Siliwangi, Kota Bandung, Jumat, 2 Mei 2025.
“Apakah keberpihakan kepada pers itu dinilai dari besar kecilnya kontrak dengan media,” tegas Dedi.
Menurutnya, keterbukaan pemerintah kepada media jauh lebih penting dalam mendukung fungsi pers untuk mencerdaskan masyarakat.
“Keberpihakan pada pers adalah ketika Gubernur memberikan pernyataan terbuka kepada media, mencerdaskan rakyat. Tidak harus diukur dari besarnya nilai kontrak,” jelas Dedi.
Meski anggaran publikasi menurun, media tetap memiliki akses informasi yang cukup.
“Sekarang, meskipun anggaran media dari Pemprov turun dari Rp50 miliar menjadi Rp3 miliar, tapi berita tetap banyak dibaca dan dibahas masyarakat,” pungkasnya.
Reporter : Niko
