Surabaya, Nawacita.co – Panitia Khusus (Pansus) DPRD Kota Surabaya kembali menggelar rapat pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Penanggulangan Banjir, Rabu (30/4/2025).
Meski terlihat serius, muncul keraguan di tengah masyarakat, apakah Raperda ini benar-benar menjadi solusi atau hanya regulasi tanpa taring.
Kepala Bidang Drainase Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga (DSDABM) Kota Surabaya, Windo Gusman Prasetyo mengatakan bahwa berbagai persoalan klasik yang tak kunjung tuntas, seperti tumpukan sampah, bangunan liar, dan saluran air yang menyempit.
Kawasan Kenjeran, Pabean Cantikan, Semampir, dan Tambaksari masih menjadi langganan banjir setiap musim hujan tiba.
Windo juga mengungkap kompleksitas koordinasi antar lembaga, yang menurutnya menjadi penghambat utama di lapangan.
Baca Juga: Ketua DPRD Surabaya Dorong Penanganan Banjir Jadi Prioritas Pemkot Surabaya
“Ada banyak pihak yang terlibat, dari Pelindo hingga TNI AL. Ini tidak bisa diselesaikan oleh satu instansi saja,” jelasnya.
Meski begitu, pemerintah kota berencana memulai beberapa proyek strategis seperti pembangunan rumah pompa di Menanggal, Karah, Tengger Kandangan, dan Teluk Betung.
Selain itu, proyek lanjutan saluran dari Gunung Sari ke barat Pondok Indah juga masuk dalam agenda.
Namun, persoalan pendanaan tetap menjadi batu sandungan. Beberapa proyek sempat terhenti karena tidak adanya kejelasan anggaran.
“Kami siap secara administratif, namun tetap menunggu keputusan dari tim anggaran pemerintah kota,” tegas Windo.
Rencana penertiban di Sungai Kalianak pun kembali mencuat setelah lama terabaikan.
Windo menyebut ada tiga surat peringatan tidak diindahkan, tim gabungan akan segera turun tangan untuk melakukan penertiban.
Pertemuan pansus kali ini memang memperlihatkan semangat kolaboratif antara DPRD dan Pemkot. Tapi tanpa ketegasan implementasi, kerja sama antarinstansi yang solid, dan kepastian anggaran, publik berhak bertanya.
Apakah Raperda ini akan benar-benar mengubah kondisi, atau justru menjadi dokumen formal yang berdebu di rak birokrasi?
Reporter : Denny
