Dedi Mulyadi Terapkan Kebijakan KB untuk Penerima Bansos dan Beasiswa
Bandung, Nawacita – Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi berencana untuk menjadikan program Keluarga Berencana atau KB sebagai syarat bagi masyarakat untuk mendapatkan bantuan sosial hingga beasiswa pendidikan. Hal itu berlaku untuk seluruh masyarakat termasuk kalangan pria yang harus menjadi peserta KB vasektomi atau metode operasi pria (MOP).
Hal itu disampaikan Dedi saat membuka rapat koordinasi bidang kesejahteraan rakyat bertajuk “Gawé Rancagé Pak Kadés jeung Pak Lurah” di Bale Asri Pusdai Jawa Barat, Jalan Diponegoro, Kota Bandung, pada Senin (28/4/2025).
“Pak Menteri, saya tidak tahu kok rata-rata keluarga miskin itu anaknya banyak. Sementara orang kaya susah punya anak. Sampai bayi tabung bayar Rp 2 M tetap tidak punya anak. Saya pernah menemukan satu keluarga punya 22 anak, Pak. Punya 16 anak, Pak. Saya di Majalengka bertemu dengan anak-anak yang jualan kue di alun-alun. Akhirnya saya bertemu dengan orang tuanya yang lagi di kontrakan. Bapaknya ada, anaknya jualan kue. Ternyata sudah punya 10 anak, dan ternyata ibunya lagi hamil lagi yang ke-11,” ungkap KDM.
Temuan itu menjadi alasan Dedi untuk menjadikan keikutsertaan masyarakat dalam program KB sebagai syarat menerima bantuan. Baik bantuan berupa sosial seperti PKH, BPNT ataupun subsidi listrik maupun bantuan berupa beasiswa untuk anak anak yang berada di keluarga tersebut.
“Nanti ada 150 ribu penerima bantuan sambungan listrik baru dari Pemprov. Syaratnya, boleh menerima bantuan sambungan baru tapi harus KB dulu. Anak-anaknya nanti ada yang beasiswa, boleh anaknya beasiswa tapi ibunya harus KB dulu. Nanti misalnya ada penerima bantuan masih usia produktif, boleh menerima bantuan tapi harus KB dulu. Nanti ada bantuan rutilahu terintegrasi provinsi dan kabupaten/kota, boleh terima bantuan tapi harus KB dulu,” tandas Dedi.
“Saya selalu menuntut orang yang saya bantu untuk KB dulu. Yang harus hari ini dikejar, yang KB harus laki-laki. Iya, Pak. Saya sudah berhasil, silakan lihat di tayangan (kanal Youtube) saya. Jangan membebani reproduksi hanya perempuan. Perempuan jangan menanggung beban reproduksi, _sabab nu beukian mah salakina_. Harus laki-lakinya. Kenapa harus laki-laki, karena misalnya nanti perempuannya banyak problem. Misalnya lupa minum pilnya atau lainnya,” sambungnya.
KDM menegaskan bahwa nantinya data peserta KB akan diintegrasikan dengan data kependudukan dan data penerima kesejahteraan sosial atau DTKS.
Baca Juga: Sempat Viral Kendaraan Mewahnya Nunggak Pajak, Dedi Mulyadi Akhirnya Buka Suara
“Jadi, ketika nanti kami menurunkan bantuan, dicek dulu. Sudah ber-KB atau belum. Kalau sudah ber-KB boleh terima bantuan. Jika belum ber-KB, KB dulu. KB-nya harus KB laki-laki, KB pria. Ini serius. Walaupun saya tidak punya istri, saya berpihak kepada kaum perempuan, tapi perempuan yang memiliki tekad kuat mewujudkan kualitas dan kesejahteraan keluarga,” tegas Dedi.
Ia juga berencana untuk menjadikan KB sebagai syarat sebuah desa atau kelurahan menjadi Desa atau Kelurahan Istimewa. Desa yang berhasil adalah desa yang berhasil dalam KB, pelayanan pendidikan rakyat, kesehatan warga, tidak ada angka kematian ibu, tidak ada kematian anak, tak ada stunting pengelolaan sampah baik, dan beberapa indikator penilaian lain.
“Pak Menteri, Pemerintah Provinsi Jawa Barat akan memberikan hadiah stimulus pembangunan sebesar Rp 10 miliar untuk Desa Istimewa. Penilaian akan dimulai dari desa, dari kecamatan. Juara kecamatan akan mendapat hadiah Rp 200 juta. Juara kebupaten/kota akan mendapat hadiah stimulus Rp 1 miliar. Dan, nanti akan diumumkan desa yang paling sukses dan desa yang paling gagal,” pungkasnya. (Niko)
