KDM Tanggapi Kasus Keracunan Belasan Siswa di Cianjur yang Diduga Akibat Makanan MBG
Bandung, Nawacita – Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi atau kerap disapa dengan sebutan KDM menanggapi soal kasus keracunan belasan siswa di Cianjur yang diduga akibat makanan program Makan Bergizi Gratis atau MBG.
KDM mengingatkan agar kedepannya pihak penyelenggara harus berhati-hati dalam membuat masakan. Selain itu makanan yang disajikan juga harus mempertimbangkan aspek higienitas dan keamanan konsumsi untuk lara siswa.
“Ya kita mudah-mudahan jadi gini aja, ya ke depan para penyelenggaranya harus lebih berhati-hati catering yang membuat masakannya harus senantiasa mempertimbangkan aspek -aspek higienitas, keamanan siswa yang akan mengkonsumsi itu,” ungkap KDM saat dikonfirmasi di Balai Pakuan, Bandung Jawa Barat pada Rabu (23/4/2025) malam.
Dedi berpesan agar makanan yang akan disajikan bisa diperiksa dahulu. Selain itu, ia juga menyoroti pemerintahan pusat terutama Badan Gizi Nasional agar segera melakukan evaluasi terhadap program MBG. Sebab kewenangan program tersebut berada di pemerintahan pusat. Terlebih, program itu merupakan program prioritas nasional serta janji kampanye Prabowo Subianto.
Baca Juga: Dedi Mulyadi Mendapat Ancaman akan Dibunuh Bahkan di Bom dari Seseorang
“Jadi pesan saya itu bila perlu ya, sebelum dimakan oleh siswa, diperiksa dulu. Evaluasi kan bukan kewenangan provinsi, MBG kan program dari pemerintah pusat jadi yang mengevaluasinya adalah dari lembaganya itu MBG Badan Gigi Nasional jadi yang meng-evaluasinya Badan Gigi Nasional,” pungkas dia.
Sebelumnya, sorotan juga datang dari Wakil Ketua III sekaligus Ketua DPD PDIP Jawa Barat, Ono Surono. Ono mengungkapkan, seharusnya pemerintah pusat khususnya presiden segera melakukan evaluasi atas kejadian ini. Terlebih, program Makan Bergizi Gratis atau MBG merupakan janji kampanye Presiden Prabowo sekaligus program yang menjadi prioritas nasional.
“Yang mulai tidak dibayar adanya keracunan dan ini bukan terjadi di satu tempat. Sehingga saran kami paling tidak pemerintah pusat khususnya presiden melakukan evaluasi,” ujar Ono saat ditemui di Gedung DPRD Jawa Barat, Selasa (22/4/2025) petang.
Menurutnya, jika memang program tersebut menjadi prioritas nasional, maka harus dilakukan persiapan yang baik dan matang. Sehingga hasil yang ditargetkan juga bisa tercapai dengan baik.
Baca Juga: Peringati Hari Bumi, Ratusan Warga Indramayu dan Sumedang Gelar Aksi Tuntut Dedi Mulyadi
“Kalau memang ini menjadi program prioritas dari presiden yang tujuannya baik ya tentunya harus pelaksanaan dipersiapkan dengan sebaik-baiknya dan hasilnya bisa tercapai sesuai dengan output, income dan benefitnya,” imbuhnya.
Lebih lanjut, ia juga menyoroti secara khusus Badan Gizi Nasional sebagai lembaga yang bertanggung jawab atas penyaluran makanan MBG.
“Tentunya badan pangan nasional yang merupakan lembaga yang memang ditugaskan secara khusus menyampaikan sampai dengan instrumen,” ungkapnya.
Ono menilai, seharusnya Badan Gizi Nasional mempunyai Standar Operasional Pekerjaan atau SOP dari berbagai aspek ketika akan menyalurkan makanan tersebut.
“Tentunya harus mempunyai SOP dari berbagai macam aspek. Ya harus evaluasi total lah oleh presiden dan badan gizi nasional,” pungkasnya.
Reporter: Niko
