Peringati Hari Bumi, Ratusan Warga Indramayu dan Sumedang Gelar Aksi Tuntut Dedi Mulyadi
Bandung, Nawacita – Tepat pada hari ini 22 April 2025 yang diperingati sebagai Hari Bumi menjadi momentum khusus bagi masyarakat dan aktivis lingkungan untuk menyuarakan kepedulian mereka terhadap Bumi. Salah satunya seperti yang terjadi di Kota Bandung Jawa Barat, ratusan warga dari Kabupaten Sumedang dan Kabupaten Indramayu melakukan aksi demonstrasi menuntut Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi.
Aksi yang digelar di depan Gedung Sate atau Kantor Gubernur Jawa Barat tersebut dilakukan oleh masyarakat Kabupaten Indramayu yang tergabung dalam Jaringan Tanpa Asap dan Batu Bara Indramayu (Jatayu) dan masyarakat Kabupaten Sumedang yang tergabung dalam Paguyuban Masyarakat Cimarias dan Cinanggerang.
Dalam aksi tersebut, masyarakat melayangkan beberapa tuntutan kepada Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi. Diantaranya adalah menuntut Dedi Mulyadi untuk menyelesaikan masalah izin SHGU dan SHGB milik PT Subur Setiadi di Kabupaten Sumedang dan dampak negatif terhadap lahan pertanian masyarakat Indramayu akibat adanya PLTU I Indramayu dan pembangunan PLTU II Indramayu.
Ketua Paguyuban Masyarakat Cimarias dan Cinanggerang, Wahyudi mengatakan bahwa pihaknya menuntut agar izin Hak Guna Usaha dan Hak Guna Bangunan perkebunan yang dikelola oleh PT Subur Setiadi tidak diperpanjang.
“Tuntutannya saya selaku warga masyarakat desa Cimarias Cinanggerang, kebetulan saya ketua paguyubannya, mengharapkan tidak diperpanjangnya PT Subur Setiadi.
Karena selama ini PT Subur Setiadi tidak ada dampak baiknya untuk masyarakat Desa Cimarias Cinanggerang. Yang ada banyak kerugian-kerugiannya yang didapatkan sama masyarakat,” ungkapnya saat diwawancarai, Selasa (22/4/2025).
Pihaknya menilai, karena pihak PT Subur Setiadi tidak pernah memberikan manfaat bagi masyarakat baik dari segi pemanfaatan lahan perkebunan dan fasilitas bagi kesejahteraan masyarakat. Masyarakat juga menilai bahwa pengelolaan lahan perkebunan oleh PT Subur Setiadi tidak optimal sehingga menimbulkan kerugian bagi masyarakat.
“Selama puluh-puluh tahun itu tidak ada yang bisa dimanfaatkan sama masyarakat, atau fasilitas-fasilitas yang bisa dimanfaatkan sama masyarakat tidak ada. Bahkan masyarakat numpang segala sesuatunya tidak boleh. Dari segi pemeliharaannya atau tanda-tanda yang bisa dimanfaatkan masyarakat tidak ada,” kata Wahyudi.
“Dampak negatifnya selama tidak digarap ya sama PT Subur Setiadi, d situ banyaknya lahan tidur sehingga menimbulkan banyak sarang-sarang babi hutan. Sehingga kerugian masyarakat di situ, di sekitaran PT Subur Setiadi itu ada tanah, milik warga sedikit-sedikit karena juga ikut jadi sarang babi hutan,” tambahnya.
Baca Juga: Dedi Mulyadi Bakal Tindak Tegas Pelaku Perusakan Karts dan Hutan Klapanunggal Bogor
Ia menyebut bahwa pihaknya menginginkan lahan tersebut agar bisa dikelola secara penuh oleh masyarakat. Sehingga pemanfaatan lahan bisa lebih optimal dan bisa menyejahterakan masyarakat. Terlebih, izin SHGU dan SHGB PT Subur Setiadi sudah berakhir pada 31 Desember 2023. Namun, perusahaan tersebut masih mengelola lahan tersebut hingga saat ini.
“Yang diharapkan masyarakat, pemerintah turun tangan langsung untuk apa meluruskan, untuk mengabulkan permintaan masyarakat. Masyarakat ingin menguasai perkebunan itu. Bukan tidak ada alasan yang tertentu. Tapi dikarenakan selama berpuluh-puluh tahun tidak ada yang dirasakan sama masyarakat. Makanya masyarakat itu mengharapkan kepada pemerintah supaya PT Subur Setiadi tidak diperpanjang untuk kontraknya,” ujarnya.
“Itu juga kontraknya sesuai aturan yang sudah kita dengar bahkan kontraknya sudah habis per tanggal 31 Desember 2023. Nah sementara ini PT Subur Setiadi masih menduduki perkebunan tersebut. Saya memohon dengan sangat kepada pemerintah supaya bisa turun, turun meninjau ulang kepada pemerintah di tempat untuk dimana caranya supaya masyarakat bisa merasakan adanya pemanfaatan lahan tersebut,” tandasnya.
Selain itu, Ketua Jatayu Indramayu, Rodi menerangkan bahwa pihaknya juga melayangkan tuntutan terhadap Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi. Tuntutan yang dilayangkan Jatayu sendiri adalah penyelesaian dampak negatif dari PLTU I Indramayu dan pembangunan PLTU II Indramayu terhadap lahan pertanian milik masyarakat. Terlebih adanya PLTU tersebut membuat iklim cuaca di Kabupaten Indramayu yang sudah panas menjadi semakin panas.
“Kami menolak rencana pembangunan maupun yang sudah ada di wilayah kami baik pembangunan yang akan dengan PLTU maupun pembangunan yang sudah aktif. Yang sudah mungkin berjalan sekitar 13 tahunan, PLTUnyang disebut mungkin PLTU 1 Indramayu,” terang Rodi saat diwawancarai, Selasa (22/4/2025).
“Karena dampaknya sudah terlihat dan terasa, terutama kami tidak mau kehilangan lahan pertanian yang sudah begitu bagus yang sudah dikenal sebagai lahan pertanian produktif dan sudah dikenal padinya, berasnya,” imbuhnya.
Warga juga menilai adanya PLTU I dan rencana pembangunan PLTU II di Indramayu akan memperburuk iklim Kabupaten Indramayu yang sudah panas karena berada di wilayah pesisir. Hal itu mengakibatkan kekeringan mata air dan berpengaruh terhadap pertanian. Selain itu dengan adanya PLTU membuat lahan pertanian di Indramayu semakin menyempit.
“Mungkin orang Bandung atau orang mana pun tahu bahwa Indramayu itu udah jelas daerah panas. Nah kenapa daerah panas malah diturunkannya api yang mana daerah panas itu butuhnya butuh air agar dingin, supaya mengurangi panasnya. Tapi kalau daerah panas diturunkannya api, malah jadinya membara. Bukan malah semakin dingin, malah semakin panas, tinggi kan?,” ungkapnya.
“Akhirnya lahan perkebunan, pesawahan, juga tanah cepet kering, akhirnya perkebunan juga sulit untuk dikelola. Padahal negara ini kekuatannya adalah pangan, kekuatannya terutama adalah pangan maka pangan lah terutama yang diutamakan,” pungkasnya. (Niko)
