Banyuwangi, nawacita – Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mengecek kesiapan operasional pelayaran kapal cepat jurusan Banyuwangi – Denpasar yang direncanakan beroperasi Juni 2025 melalui Pelabuhan Boom, Banyuwangi, Jumat (4/4). Tak sendirian, Khofifah ditemani Plt Kepala Dinas Lingkungan Hidup Nurkholis, Kepala Dinas Perhubungan Nyono dan Bupati Banyuwangi Ipuk Azwar Anas.
Menurut Khofifah, Operasional pelayaran kapal cepat rute Banyuwangi tujuan Denpasar Bali akan bersandar di Pelabuhan Serangan. Hal ini merupakan wujud kolaborasi Pemprov Jatim dan Kabupaten Banyuwangi untuk memaksimalkan konektivitas masyarakat melalui sektor transportasi laut. “Menjelang operasional pada Juni 2025 mendatang, saya datang kesini melihat kelengkapan apa yang diperlukan. Dan tadi khusus untuk ruang tunggu saya minta agar desain dengan nuansa Banyuwangi disiapkan dan dikuatkan di sini,” ungkap Khofifah 4/3/2025.
Dikatakannya, operasional layanan ini diharapkan bisa semakin menguatkan layanan publik di sektor transportasi dan akses. “Semakin bagus publik service akan memudahkan dan meningkatkan interaksi diantara mereka dari berbagai profesi, daerah dan pemenuhan berbagai kebutuhan masyarakat,” jelasnya.
Sebagaimana diketahui, Pelabuhan Boom Banyuwangi, adalah pelabuhan milik Pemerintah Provinsi Jawa Timur, sesuai dgn Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 56 Tahun 2002, bahwa Pelabuhan Boom Banyuwangi merupakan salah satu dari 7 (tujuh) pelabuhan Pengumpan Regional di Jawa Timur yang diserahkan pengelolaannya dan P3D kepada Pemerintah Provinsi Jawa Timur selain itu ada 6 (enam) pelabuhan pengumpan regional lainnya yaitu Pelabuhan Branta (Kab. Pamekasan), Pelabuhan Telaga biru (Bangkalan Utara), Pelabuhan Kalianget (Kab. Sumenep), Pelabuhan Brondong (Kab.Lamongan), Pelabuhan Boom Tuban (Kab. Tuban) serta Pelabuhan Tanjung Awar-Awar (Kab. Tuban).
Pelabuhan Boom Banyuwangi adalah pelabuhan lama peninggalan Belanda (pantai THR Banyuwangi) yang saat itu ditinggalkan pengelolaannya oleh Ditjen Perhubungan Laut. Dikarenakan adanya sedimentasi tinggi yang membawa pasir dengan arah bolak balik utara – selatan sehingga menutupi muara pelabuhan Boom hingga tidak beroperasi beberapa waktu.
Mulai Tahun 2002 Pemerintah Provinsi Jawa Timur sudah mengalokasikan Anggaran APBD Provinsi Jawa Timur untuk mengembangkan dan mengaktifkan kembali operasional Pelabuhan Boom Banyuwangi. Mengingat Pelabuhan Boom lokasinya strategis di tengah kota dan tidak jauh dari alun alun Blambangan sehingga diaktifkan lagi. Untuk melayani kapal kapal Pelayaran Rakyat (Pelra) dari kepulauan Sumenep, diantaranya dari pulau Kangean, pulau Saibus, pulau Sapeken, Pulau Sepanjang dan Pulau Raas dan pulau lainnya di Kab. Sumenep.
Mereka mengangkut dan membawa hasil bumi kepulauan, seperti Kelapa, ikan segar, udang, sotong, rumput laut untuk bisa dijual di kawasan Banyuwangi dan mereka kembali membawa 9 (sembilan) bahan pokok, tabung gas elpiji dan bahan bahan bangunan.
Pemprov Jawa Timur kemudian mengembangkan pelabuhan boom Banyuwangi dengan membangun dermaga pelra sepanjang 600 meter, dermaga cruise 80 x 10 meter2, ground tank air bersih kapasitas 125 m3, rumah dinas 2 unit, masjid 1 unit, lapangan parkir dan jogging track, 5 unit SBNP (merah, hijau, putih). Termasuk membangun kantor UPT PPR Banyuwangi serta membangun breakwater pengendali sedimen sebagai solusi terhadap persoalan besarnya sedimentasi di pelabuhan boom Banyuwangi, sehingga Pelabuhan Boom Banyuwangi dapat beroperasi melayani angkutan pelayaran rakyat.
Pemerintah Provinsi Jawa Timur sampai dengan saat ini, masih mengalokasikan APBD nya untuk melakukan maintanance terhadap alur pelayaran dan kolam pelabuhan dari sedimentasi dan perpanjangan fishtail.
Lebih lanjut, pengembangan Pelabuhan Boom di Banyuwangi tidak sekadar memaksimalkan sektor layanan publik, melainkan turut menumbuhkan ekonomi daerah dari berbagai sektor, mulai pendapatan dari masing-masing daerah, UMKM dan hotel “Selain itu dengan hadirnya layanan Kapal Cepat ini bisa membawa wisatawan mancanegara masuk ke Banyuwangi sehingga ekonomi tumbuh pesat,” ungkap Gubernur Khofifah.
Nantinya, kapal yang akan beroperasi memiliki panjang 70 meter dan lebar 5 meter. Kapal ini akan mampu menampung 300 penumpang dengan estimasi waktu pelayaran 2,5 jam. “Saya juga melakukan pemantauan angkutan balik lebaran dari Ketapang menuju Gilimanuk, sesuai keterangan dari GM Pelabuhan Ketapang, bahwa puncak arus balik diperkirakan akan terjadi di H+6 besok,” pungkas Khofifah.
Sementara itu, Kadishub Jatim Nyono menambahkan, Pelabuhan Boom Banyuwangi juga sesuai Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM.432 Tahun 2017 tentang Rencana Induk Pelabuhan Nasional (RIPN) adalah pelabuhan hierarki Pelabuhan Pengumpan Regional adalah pelabuhan kewenangan yang diusahakan oleh Pemerintah Provinsi sesuai Undang Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran dan sesuai Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemda. “Bahwa Pelabuhan Pengumpan Regional adalah menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi dalam pengelolaannya,” jelas Kadishub Jatim Nyono. (*)
