Jabar Alami Deflasi, Sekda “Belanja dan Subsidi Pemerintah Turut Jadi Pemantiknya”
Bandung, Nawacita – Sekretaris Daerah Jawa Barat, Herman Suryatman menyebut belanja dan subsidi pemerintah turut jadi pemantik deflasi di Jawa Barat.
Hal itu diungkapkan langsung oleh Herman saat ditemui di Kantor Bappeda Jabar, Minggu (16/03/2025) malam. Ia menyebut, subsidi dan belanja pemerintah harus diwaspadai karena bisa memperburuk deflasi di Jawa Barat.
“Ternyata setelah didalami dan kemaren informasi dari dari BBS, pemantiknya itu justru dari belanja pemerintah. Dari subsidi pemerintah, yang harus diwaspada itu apabila penyebab deflasi itu, karena sektor yang lain,” ujar Herman.
Herman juga mengungkapkan bahwa deflasi atau turunnya daya beli masyarakat di Jawa Barat karena masyarakat menahan untuk membeli. Terlebih, masyarakat akan menghadapi Hari Raya Idul Fitri pada akhir bulan Maret mendatang.
“Dan Kalau saya lihat itu, yang paling dominan itu, karena adanya subsidi listrik, ya sehingga masyarakat bukan berarti daya belinya turun ya kalau saya lihat itu. Tapi lebih karena menahan untuk membeli,” tambahnya.
Baca Juga: Banyaknya Bencana di Jabar bakal Pengaruhi Nilai Efisiensi Anggaran? Begini Kata Sekda Jabar
Sementara itu, merujuk pada data resmi Badan Pusat Statistika (BPS) Jawa Barat, tercatat Provinsi Jawa Barat mengalami deflasi 0,61% (month to month) pada Februari 2025, dengan inflasi year on year -0,27% dengan kelompok bahan makanan dan minuman dan tembakau sebagai kelompok pengeluaran yang memberikan andil deflasi tertinggi sebesar 0,11 persen.
Tercatat beberapa kelompok yang mengalami deflasi diantaranya adalah kelompok bahan makanan, minuman dan tembakau dengan andil deflasi sebesar 0,37 persen. Kemudian kelompok perumahan, ai, listrik, dan bahan bakar rumah tangga sebesar 4,12 persen, dengan andil deflasi sebesar 0,65 persen.
Namun, Herman menyebut angka tersebut relatif kecil untuk kelompok bahan makanan, minuman dan tembakau. Menurutnya andil terbesar deflasi di Jawa Barat masih disebabkan subsidi pemerintah yang mendukung pola masyarakat untuk menahan daya beli.
“Karena makan minum juga. Kalau saya lihat itu belum dari makan minum, nggak tahu nanti kalau pas mau lebaran ya, tapi sementara memang ada kontribusi dari makan minum, tapi itu kan relatif kecil,” kata Herman.
“Yang besar itu justru angkanya dari subsidi pemerintah. Dan kalau dari subsidi pemerintah kita tenang. Jadi bukan berarti daya belinya turun, tapi lebih masyarakat menahan untuk membeli,” imbuhnya.
Baca Juga: Niat Kelola Citarum Secara Mandiri, Pemprov Jabar Belum Pastikan Jumlah Anggaran yang Digelontorkan
Lebih lanjut, Herman menerangkan bahwa deflasi yang terjadi di Jawa Barat merupakan multiplayer effect akibat belanja pemerintah atau government spending yang belum berputar akibat efisiensi dan pergeseran anggaran yang belum ditetapkan. Maka dari itu Pemprov Jabar akan segera menetapkan pergeseran anggaran agar belanak pemerintah bisa segera diserap dan dibelanjakan untuk memutar ekonomi daerah.
“Salah satunya untuk menghindari idol money biar ruangnya langsung cair, langsung bergulir, diserap, dibelanjakan dan bisa memutar perekonomian daerah. Ini kan multiplayer efek. Karena pertumbuhan ekonomi itu kan 4 ya, teman-teman, paradigmannya. Satu, government spending. Yang kedua, tingkat konsumsi masyarakat. Yang ketiga, investasi. Yang keempat, ekspol impor,” jelas Herman.
“Kalau ingin pertumbuhan ekonomi terjaga, maka belanja pemerintah harus cepat dibelanjakan, tapi harus efektif, efisien, tidak boleh boros. Belanja pemerintah harus cepat dibelanjakan dan PEMPROBJABAR sekarang melakukan percepatan, tapi tetap harus mitigatif, harus aman. Dan harus efektif, harus efisien, tidak boros. Itu government spending,” tandas dia.
Reporter: Niko
