Surabaya, Nawacita – Pengurus Komisariat (PK) Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Perjuangan Universitas Dr. Soetomo (Unitomo) periode 2025-2026 resmi dilantik, Senin (17/3/2025).
Pelantikan ini dipimpin langsung oleh Ketua Pengurus Cabang (PC) PMII Surabaya, Matluk, dengan mengusung tema “Massifikasi Pergerakan Kolaboratif: Pemikiran dan Aksi PMII di Era Baru”.
Pelantikan ini dihadiri oleh jajaran PC PMII Surabaya, Pengurus Komisariat PMII Perjuangan Unitomo, Majelis Pembina Komisariat (Mabincam), serta para Ketua Komisariat se-Surabaya.
Momen ini tidak hanya menjadi ajang pengukuhan kepengurusan baru, tetapi juga memperkuat peran strategis PMII dalam mengawal isu-isu sosial yang berkembang di Kota Pahlawan.
Ketua PK PMII Perjuangan Unitomo, Noval Aqimuddin menegaskan komitmennya dalam mengawal kebijakan publik, terutama terkait pengawasan peredaran minuman beralkohol (mihol) di Surabaya.
Menurutnya, gerakan ini menjadi salah satu langkah nyata PMII dalam memastikan kebijakan pemerintah dijalankan dengan konsisten.
“Sebagai Ketua Komisariat, saya berkomitmen untuk mengawal Kota Surabaya agar lebih baik. Fokus utama kami saat ini adalah pengawasan peredaran mihol. Kami akan memastikan implementasi surat edaran Wali Kota terkait penutupan toko penjual mihol selama bulan Ramadan benar-benar dijalankan,” tegas Noval.
Ia menambahkan, PMII Perjuangan Unitomo telah merancang dua langkah konkret dalam gerakan ini.
“Pertama, memastikan bahwa toko-toko yang menjual mihol benar-benar ditutup selama Ramadan. Kedua, jika aturan ini tidak dijalankan dengan baik, maka kami akan menuntut agar surat edaran tersebut dihapuskan,” ujarnya.
Noval berharap kepengurusannya dapat menjalankan amanah dengan baik serta memastikan setiap gerakan yang dilakukan mencapai hasil yang nyata.
Baca Juga: IKA PMII Perjuangan Unitomo Gelar Rapat Kerja di Trawas, Bahas Penguatan Jaringan Alumni
Sementara itu, Ketua PC PMII Surabaya, Matluk, menyatakan dukungan penuhnya terhadap langkah yang diambil oleh PMII Perjuangan Unitomo. Menurutnya, peredaran minuman keras menjadi persoalan yang terus berulang di Surabaya, terutama menjelang bulan suci Ramadan.
“Ini bukan masalah baru. Setiap tahun, pemerintah kota mengimbau agar distributor menutup penjualan dan pendistribusian mihol selama Ramadan. Namun, kenyataannya masih ada yang melanggar dengan berbagai cara,” ungkap Matluk.
Ia menegaskan bahwa kebijakan yang telah diterbitkan oleh Wali Kota Surabaya seharusnya tidak hanya menjadi formalitas, tetapi juga diimplementasikan dengan serius oleh seluruh perangkat pemerintahan terkait.
“Jika ini memang instruksi dari Wali Kota, maka seluruh jajaran pemerintahan di bawahnya mulai dari Sekda, Satpol PP, camat, hingga kelurahan harus berperan aktif dalam pengawasan. Jika tidak, maka surat edaran itu hanya menjadi sekadar kertas tanpa makna,” jelasnya.
Dengan semangat juang yang tinggi, PK PMII Perjuangan Unitomo menegaskan bahwa gerakan ini bukan sekadar wacana, melainkan aksi nyata yang akan dikawal hingga tuntas.
Ketua Ikatan Alumni (IKA) PMII Perjuangan Unitomo, M. Zahdi mengkritisi lemahnya pengawasan terhadap kebijakan pembatasan minuman beralkohol (mihol). Menurutnya, surat edaran yang dikeluarkan pemerintah hanya sebatas formalitas tanpa implementasi nyata.
“Surat edaran itu hanya kamuflase untuk mengelabui masyarakat agar terlihat seolah-olah ada pengawasan. Teman-teman komisariat sudah melakukan supervisi ke 24 titik penjualan mihol yang seharusnya ditutup. Namun, faktanya toko-toko tersebut masih beroperasi,” ujar Zahdi.
Ia menegaskan bahwa realitas di lapangan menunjukkan tidak adanya tindakan tegas, sehingga peredaran mihol tetap berlangsung tanpa hambatan.
“Kami mendesak pemerintah untuk mengambil langkah konkret agar kebijakan yang dibuat benar-benar memiliki dampak nyata,” tegas Zahdi.
Reporter : Denny
