Khofifah: Pemprov Jatim Maksimalkan Gedung Tak Terpakai untuk Sekolah Rakyat
Surabaya, Nawacita – Dalam mendukung program Sekolah Rakyat, Pemerintah Provinsi Jawa Timur juga akan berkoordinasi dengan Kementerian Sosial dan Dinas Pendidikan di tingkat kabupaten/kota. Dengan sistem asrama, tantangan seperti pemisahan antara siswa laki-laki dan perempuan, serta kebutuhan pengasuh, juga menjadi perhatian khusus dalam perencanaan ini.
Hal tersebut disampaikan oleh Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, pada rapat Koordinasi Penguatan Ekonomi Desa Jawa Timur, di Gedung Nasional Grahadi, Minggu (9/3/2025).
Salah satu fokusnya adalah pemetaan ulang gedung-gedung yang tidak terpakai agar dapat dimanfaatkan kembali untuk kebutuhan pendidikan atau layanan publik lainnya.
“Ada banyak gedung yang tingkat digitalisasinya masih rendah atau bahkan idle. Kami akan menata ulang agar bisa digunakan secara maksimal, terutama untuk mendukung program pendidikan,” ujar Khofifah.
Baca Juga: Mensos Ajak Gubernur Khofifah dan Pemda Jatim Bersinergi Wujudkan Sekolah Rakyat
Selain itu, Khofifah menekankan pentingnya konsistensi dan ketahanan dalam memperjuangkan kebijakan, terutama dalam menghadapi tantangan perubahan kebijakan pusat yang dapat mempengaruhi proyek-proyek besar di Jawa Timur.
Sebagai contoh, ia menyoroti adanya rencana pemindahan proyek strategis yang sebelumnya telah berjalan hingga 20%.
“Kami harus menjaga semangat dan komitmen. Bahkan, saya pernah mengajak seluruh kepala dinas untuk berpuasa 41 hari sebagai bentuk kesungguhan dalam memperjuangkan kepentingan daerah. Kami ingin memastikan bahwa kebijakan ini benar-benar untuk kepentingan masyarakat Jawa Timur,” pungkasnya.
Dengan strategi yang matang dan kolaborasi antar-stakeholder, Jawa Timur diharapkan dapat mencapai target pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. (Al)
