Koster Ungkap Alasan Tak Ikut Retret Gelombang I
Denpasar, Nawacita | Gubernur Bali Wayan Koster akhirnya buka suara terkait alasan tidak mengikuti retret kepala daerah bersama delapan bupati/wali kota se-Bali lainnya di Akademi Militer (Akmil) Magelang.
Dia menyampaikan bahwa tidak ikut serta karena situasi internal PDI Perjuangan yang sedang prihatin atas penahanan Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto oleh KPK.
Koster usai memimpin apel HUT ke-237 Kota Denpasar di Lapangan Lumintang, Denpasar, Kamis (27/2) membantah adanya larangan untuk ikut dalam retret pertama. Bahkan kata dia, Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarnoputri justru mendorong kadernya yang sudah dilantik untuk mengikuti program tersebut.
Menurut Koster, tidak hadirnya di retret pertama hingga penutupan karena beberapa hal. Dia dan kepala daerah lainnya dari PDIP prihatin dengan masalah yang dihadapi internal partainya.
Baca Juga: Pantai Patra Kuta Jadi Lokasi Pemantauan Hilal di Bali
Dengan kondisi tersebut, kader PDIP tentunya memiliki rasa empati dengan kejadian tersebut. Apalagi, PDIP selama ini dikenal solid. Karena tidak kondusifnya internal partai maka dipilih jalan mengikuti gelombang kedua.
“Ini kan kita sedang prihatin atas situasi yang kurang mengenakan di internal partai. Kita harus solid berempati dengan situasi begini, bukan kita menolak, kami sangat didorong mengikuti retret cuman situasi kondisi kemarin yang kurang kondusif,” ungkapnya.
Koster menambahkan, retret sangat penting diikuti para kader PDIP yang dilantik menjadi kepala daerah. Sebab bagi Koster retret merupakan wahana untuk menambah kebersamaan, kolaborasi dan sinergitas antar daerah maupun pusat dengan daerah.
“Penting untuk menambah wahana kebersamaan, kolaborasi dan sinergitas,” kata Ketua DPD PDIP Bali ini.
Politisi senior asal Desa Sembiran, Kecamatan Tejakula, Buleleng ini mengungkapkan sampai saat ini komunikasi dan hubungan antardaerah di Bali dan pusat berjalan dengan baik. Sebab baginya, masalah komunikasi dengan pusat merupakan urusan negara.
“Baik (hubungan dan komunikasi dengan pusat) tetap jalan, ini kan urusan negara,” imbuh Koster. nb
