Kebijakan Kontroversial: Food Estate dan Nasib Hutan Indonesia di Tangan Penguasa
Surabaya, Nawacita – Salah satu kebijakan yang menuai banyak kritik adalah proyek Food Estate, yang rencananya akan membuka lahan hingga 20 juta hektare untuk ketahanan pangan.
Hal tersebut disampaikan oleh Guru Besar Universitas Airlangga, Fakultas Sosial dan Ilmu Politik, Mohammad Adib. Ditemui pada saat Konferensi Pers Pengukuhan Guru Besar Universitas Airlangga pada Selasa (25/2/2025).
Adib menyampaikan Permasalahan kehutanan di Indonesia juga tidak bisa dilepaskan dari politik dan kepentingan kelompok tertentu. Lemahnya penegakan hukum terhadap perusahaan yang bertanggung jawab atas kerusakan hutan menunjukkan bahwa ada relasi antara politik dan ekonomi yang berpengaruh terhadap kebijakan kehutanan.
Baca Juga: Mentan: Food Estate Pulang Pisau Kalteng Masuk Musim Panen
“Pemegang kebijakan tidak mengambil tindakan tegas terhadap pelanggar karena adanya kepentingan politik. Dalam banyak kasus, eksploitasi hutan justru didukung oleh aktor-aktor yang memiliki kedekatan dengan penguasa.” ujar Adib.
Adib melihat dari rekam jejak proyek Food Estate yang sebelumnya Prabowo sebelum menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia. Program tersebut dirasa akan semakin merusak Hutan di Indonesia.
“Mengonversi hutan menjadi lahan sawit atau tanaman pangan lainnya tidak sama dengan menjaga hutan. Perubahan ini bisa menyebabkan ketidakseimbangan ekosistem.” jelas Adib.
Adib juga menambahkan Keputusan kebijakan yang bersifat nasional sering kali mengabaikan peran masyarakat adat dan organisasi lokal. Padahal, mereka adalah pihak yang paling terdampak dan seharusnya menjadi bagian utama dalam implementasi program ini.
“Hutan adalah aset yang tidak hanya berdampak bagi Indonesia, tetapi juga bagi dunia. Oleh karena itu, pengelolaan yang bijak dan berkelanjutan harus menjadi prioritas utama dalam setiap kebijakan terkait kehutanan.” tutupnya. (Al)
