Pemprov Jabar Berhasil Efisiensi Anggaran Rp 3 Triliun

BANDUNG, NAWACITA.co – Pemerintah Provinsi Jawa Barat berhasil melakukan efisiensi anggaran sebesar Rp 3 Triliun. Angka tersebut didapat dari efisiensi anggaran di setiap sektor dan pos anggaran sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Anggaran.

Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) sekaligus Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat, Herman Suryatman mengungkapkan bahwa hasil simulasi dari efisiensi anggaran, Pemprov Jabar berhasil melakukan penghematan sebesar Rp3 triliun.

Herman menyebut, angka tersebut tinggal dilaporkan kepada Penjabat (Pj) Gubernur Jabar Bey Machmudin dan Gubernur Jawa Barat terpilih Dedi Mulyadi untuk ditindaklanjuti.

“Dari kami di TAPD, sudah melakukan simulasi untuk mendapatkan angka terbaik karena efisiensi yang dilakukan, harus sesuai Inpres 1 tahun 2025. Kemudian harus tegak lurus juga dengan visi, misi Pak Gubernur terpilih jadi yang memutuskan gubernur,” kata Herman di Kantor Bappeda Jabar, Senin petang (17/02/2025).

Baca Juga: Pemprov Jabar Targetkan Perluasan TPA Sarimukti Rampung Juni 2025 Mendatang

Herman menjelaskan, penghematan sebesar Rp 3 triliun itu didapat dari efisiensi di berbagai pos anggaran di antaranya belanja barang dan jasa, bantuan keuangan untuk kabupaten/kota, dana hibah, belanja lainnya, perjalanan dinas, kegiatan seremonial, honorer dan Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (Silpa).

“Dari simulasi, terkumpul Rp3 triliun. Dan kami akan menunggu keputusan dari pimpinan. Yang jelas kami sudah laporkan, kami akan konsultasikan, pada akhirnya Pak Gubernur yang akan memutuskan,” ujarnya.

Dari efisiensi ini, Herman menegaskan kepada organisasi perangkat daerah (OPD) dalam rapat terbatas di Kantor Bappeda Jabar hari ini, agar jangan sampai langkah tersebut mengganggu layanan masyarakat dan Indikator Kinerja Utama (IKU).

“Jangan sampai efisiensi, tapi IKU tereduksi. Kami minta OPD harus cermat, kemudian mengembangkan inovasi, kolaborasi karena modal utama pembangunan bukan hanya dari APBD, bisa juga dari berbagai pihak dalam koridor pentahelix. Kolaborasi dikembangkan sehingga kedepan belanja lebih efisien dan efektif,” kata dia.

Baca Juga: Pemprov Jabar Pastikan Beri Sanksi Kepada Terduga Pelaku Pemotongan Dana PIP di SMAN 7 Cirebon

Herman memastikan angka Rp3 triliun ini juga tidak akan mengganggu optimalisasi visi dan misi Dedi Mulyadi dan tidak berdampak negatif bagi masyarakat seperti kemunduran pelayanan publik dan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) demi menjaga kondusifitas.

“Hemat kami, efisiensi ini momentum untuk menguatkan kepemimpinan di setiap lapisan birokrasi pemerintahan karena pemimpin yang tangguh, saat efisiensi itu, inovasi, kolaborasi harus dikembangkan. Tidak menjadikan APBD modal utama pembangunan. APBD hanya stimulus. APBD harus dikelola efektif dan efisien,” tuturnya.

Herman berharap, melalui efisiensi yang dilakukan dapat mengakselerasi fokus utama Gubernur Jawa Barat terpilih Dedi Mulyadi di bidang infrastruktur seperti jalan, jembatan dan irigasi. Kemudian di sektor pendidikan seperti ruang kelas baru dan unit sekolah baru, lalu elektrifikasi serta pelayanan dasar seperti kesehatan.

“Tentunya hasil laporan TAPD mengenai angka efisiensi akan dilaporkan kepada gubernur dan setelahnya disampaikan ke DPRD Provinsi Jabar sebelum ditetapkan,” pungkasnya.

Reporter: Niko