Pemkot Surabaya Perketat Pengawasan Hewan Ternak Guna Antisipasi Wabah PMK

Surabaya, Nawacita – Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya antisipasi Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) yang telah terjadi di 30 kabupaten di Provinsi Jawa Timur.

Walikota Surabaya, Eri Cahyadi mengatakan bahwa sebagai bentuk pencegahan wabah tersebut Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) telah melakukan pengawasan dan pemeriksaan kesehatan hewan ternak yang ada di Kota Pahlawan maupun memeriksa Surat Keterangan Sehat Hewan (SKKH) pada hewan ternak yang dikirim masuk ke Kota Surabaya.

“Jadi dinas pertanian sudah memeriksa semua peternak di Surabaya yang memiliki Sapi, kemudian yang masuk ke Kota Surabaya harus ada surat ijinnya dari daerah asalnya,” kata Walikota Eri, Senin (6/5/2025).

Pemeriksaan terhadap ternak maupun pemeriksaan dokumen tersebut dilaksanakan sebagai bentuk pencegahan agar wabah PMK tidak masuk ke Kota Surabaya.

“Hal ini dilakukan untuk memastikan hewan ternak yang masuk bukan berasal dari wilayah yang terjangkit wabah PMK,” ucapnya.

Selain itu Pemkot Surabaya melalui Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) melaksanakan sosialisasi sekaligus pemeriksaan kesehatan terhadap para ternak di Kota Pahlawan.

“Kita terus sosialisasikan kepada para peternak sekaligus melakukan pengecekan kesehatan,” ujarnya.

Walikota Eri mengungkapkan bahwa hingga saat ini belum ditemui kasus PMK di Kota Surabaya baik di peternak maupun di Rumah Potong Hewan (RPH). Sehingga pihaknya akan terus melakukan pengawasan agar wabah PMK tidak masuk dan menjangkiti ternak yang ada di Kota Surabaya.

Baca Juga: Forkopimda Jatim Gelar Rakor Penanganan Wabah PMK

“Alhamdulillah belum, di Rumah Potong Hewan (RPH) juga belum,” ungkapnya.

Terkait stok atau ketersediaan daging sapi di Kota Surabaya, Walikota Eri juga menyampaikan bahwa hingga saat ini pasokan dan kebutuhan daging di Kota Surabaya masih terpantau aman.

“Saat ini Alhamdulillah masih aman terjaga,” tuturnya.

Sementara itu terkait vaksinasi, pihak Pemkot Surabaya masih berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait, terutama soal ketersediaan vaksin.

“Kita masih melakukan koordinasi terkait dengan vaksinnya karena ketersediaan vaksin bukan dari kita(Pemkot),” pungkasnya. (Gio)