Mahasiswa Surabaya Desak DPRD Hentikan Proyek SWL yang Ancam Nelayan

Surabaya, Nawacita.co – Para Ratusan Mahasiswa dalam Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) Wilayah Jawa Timur turun ke jalan. Mereka menggelar aksi demonstrasi di depan Gedung DPRD Jawa Timur pada Senin (12/08/2024).

Permasalahan yang mereka suarakan di depan Gedung DPRD Jawa Timur tentang isu krusial yang mereka nilai merugikan masyarakat, seperti rencana pembangunan Proyek Strategis Nasional (PSN) Surabaya Waterfront Land (SWL) dan konflik agraria yang belum terselesaikan.

Anggota Komisi A DPRD Jawa Timur, Hari Putri Lestari, mengungkapkan bahwa BEM SI Jatim telah menunjukkan kepedulian dan keberpihakan terhadap masyarakat melalui aksi demonstrasi ini. “Hari ini, BEM SI Wilayah Jawa Timur menjadi penghubung lidah rakyat dengan DPRD Jawa Timur. Atas nama pribadi, saya sangat mengapresiasi kepedulian mahasiswa terhadap masyarakat,” ungkapnya (12/8/2024).

Politisi PDI Perjuangan tersebut menuturkan, salah satu isu utama yang diangkat adalah rencana pembangunan PSN Surabaya Waterfront Land senilai 72 triliun rupiah di pesisir Kota Surabaya. Proyek tersebut dikhawatirkan akan mengancam mata pencaharian nelayan akibat kerusakan ekosistem pantai yang berujung pada hilangnya tangkapan ikan. Selain itu, pembangunan infrastruktur dalam proyek reklamasi ini berpotensi memarjinalisasi masyarakat pesisir.

Hari Putri Lestari menyatakan bahwa karena proyek tersebut berskala nasional, ia akan meneruskan tuntutan mahasiswa kepada Pemerintah Pusat untuk ditindaklanjuti. Dia menekankan bahwa setiap proyek besar seperti ini harus melibatkan masyarakat dengan sosialisasi yang baik dan komprehensif.

“Titik tekan kami kepada pusat adalah bahwa ketika ke depan akan membuat agenda serupa, harus betul-betul melibatkan masyarakat dan harus ada sosialisasi yang baik serta komprehensif berkenaan dengan hal tersebut,”jelasnya.

Sementara terkait dengan tuntutan mahasiswa yang mencakup konflik agraria, Hari berjanji akan menekan komisinya, yakni Komisi A untuk segera melakukan penyelesaian dengan memanggil sejumlah dinas terkait dan menindak tegas jika terbukti ada pelanggaran. “Jika terbukti ada pelanggaran, kami setuju untuk adanya penindakan yang tegas,” ujarnya.

Sementara itu, perwakilan mahasiswa, Edo, menyatakan harapannya agar dialog ini menghasilkan keputusan yang berkeadilan dan tidak merugikan masyarakat lagi. “Sehingga tadi setelah diterima oleh Ibu Hari Putri Lestari, kita buat nota kesepakatan dewan untuk bersama-sama memperjuangkan hal tersebut,” terang Edo. (Al)