Fraksi PKS Soroti Prioritas APBD 2024: UMKM, Perumahan, Transportasi, dan Pengendalian Banjir

Surabaya, Nawacita –  12 Agustus 2024 – Pada sesi Paripurna penyampaian pendapat akhir fraksi terkait Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPERDA) tahun anggaran 2024, DPRD Kota Surabaya, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menyampaikan beberapa catatan penting. Fokus utama mereka adalah penguatan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), pemenuhan hak dasar perumahan, serta penguatan transportasi publik dan pengendalian banjir.

Juru bicara Fraksi PKS, Aning Rahmawati, menegaskan pentingnya alokasi anggaran untuk penguatan UMKM sebagai bagian dari upaya mendukung ekonomi lokal.

“Kami juga menyoroti pentingnya pemenuhan hak dasar terkait papan dengan mendorong prioritas anggaran untuk Rumah Susun Sewa (Rusunawa) dan Rumah Susun Milik (Rusunami), mengingat antrian mencapai 12 ribu orang,” ujar Aning Rahmawati.

Selain itu, Fraksi PKS mengusulkan penambahan anggaran untuk transportasi publik, termasuk kolaborasi dengan Surabaya Raya, serta perhatian khusus pada pengendalian banjir yang terus menjadi isu krusial di kota ini.

Baca Juga :  Sidang Paripurna DPRD Kota Surabaya: Pandangan Umum Fraksi dan Penetapan APBD 2025

Menanggapi hal tersebut, Walikota Surabaya Eri Cahyadi menyatakan komitmennya untuk meningkatkan Rusunawa dan mendukung UMKM. “Peningkatan Rusunawa dan UMKM pasti akan menjadi prioritas. Dalam IPAK Kota Surabaya, kami berkomitmen untuk memanfaatkan produk UMKM,” ungkap Eri Cahyadi.

Eri Cahyadi juga memberikan update mengenai proyek Light Rail Transit (LRT) yang saat ini sedang dibangun dengan dana dari APBN. Ia berharap LRT dapat beroperasi pada tahun 2027, menghubungkan Surabaya dengan Lamongan, Sidoarjo, Gresik, dan Mojokerto. Mengenai Rusunawa, Eri menyebutkan bahwa pemerintah kota akan mengevaluasi kebutuhan dan memastikan pemeliharaan yang optimal untuk menghindari masalah di masa depan.

“Pemerintah Kota Surabaya juga fokus pada pembangunan Rusunami dengan dukungan pemerintah pusat. Kami sudah bekerja sama dengan IKP dan beberapa pihak swasta untuk merealisasikannya,” tambah Eri.

Sementara itu, Ketua DPRD Kota Surabaya, Adi Sutarwijono, mengungkapkan bahwa APBD 2024 telah disepakati mengalami kenaikan hingga 500 miliar rupiah, menjadi total 11,5 triliun rupiah. Adi berharap agar peningkatan anggaran ini segera dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Surabaya untuk memastikan penyerapan yang maksimal dan berdampak langsung pada kesejahteraan dan kemajuan kota Surabaya.

“Kami berharap agar implementasi APBD yang baru ini segera dilakukan agar bisa memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat dan kemajuan kota Surabaya,” kata Adi Sutarwijono.