Monday, July 22, 2024
HomeNasionalKemenag akan Beri Sanksi Travel Haji yang Tawarkan Visa Tidak Resmi

Kemenag akan Beri Sanksi Travel Haji yang Tawarkan Visa Tidak Resmi

Kemenag akan Beri Sanksi Travel Haji yang Tawarkan Visa Tidak Resmi

Jakarta, Nawacita | Kemenag akan memberikan sanksi tegas kepada travel haji yang menawarkan paket perjalanan haji tanpa menggunakan visa resmi untuk haji.

“Kita akan memberi sanksi kepada travel yang menyediakan visa selain visa resmi haji,” kata Menag Yaqut Cholil Qoumas di Jakarta, Rabu (5/6/2024).

Gus Men, sapaan akrabnya, mengungkapkan peringatan bahwa berhaji hanya boleh menggunakan visa resmi haji juga telah dilontarkan oleh Kementerian Haji dan Umrah Kerajaan Arab Saudi.

“Pemerintah Kerajaan Arab Saudi akan bertindak tegas. Saya juga sudah sampaikan jangan berangkat haji tanpa visa resmi haji,” lanjutnya.

Sanksi Travel Haji
Menag Yaqut Cholil Qoumas

Diketahui, visa haji diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah (PIHU).

Pasal 18 UU PIHU mengatur bahwa visa haji Indonesia terdiri atas visa haji kuota Indonesia, dan visa haji mujamalah undangan Pemerintah Kerajaan Arab Saudi.

“Di luar itu pasti akan jadi masalah, dan terbukti beberapa jamaah Indonesia ada yang terkena aturan yang diberlakukan Kerajaan Arab Saudi,” ucap Gus Men.

Baca Juga: Gunakan Visa Non Haji, 34 WNI Dideportasi

Sebagai informasi, visa kuota haji Indonesia terbagi dua, haji reguler yang diselenggarakan pemerintah dan haji khusus yang diselenggarakan Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK).

Tahun ini, kuota haji Indonesia sebanyak 221.000 orang. Indonesia juga mendapat 20.000 tambahan kuota, sehingga total kuota haji Indonesia pada operasional 1445 H/2024 M adalah 241.000 orang.

Untuk warga negara Indonesia yang mendapatkan undangan visa haji mujamalah dari Pemerintah Kerajaan Arab Saudi, UU PIHU mengatur bahwa keberangkatannya wajib melalui PIHK, dengan PIHK yang memberangkatkan Warga Negara Indonesia yang mendapatkan undangan visa haji mujamalah dari Kerajaan Arab Saudi wajib melapor kepada Menteri Agama. antr

RELATED ARTICLES

Leave a reply

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -

Terbaru