Wednesday, July 17, 2024
HomeHukumMenunggak Iuran BPJS Ketenagakerjaan, Direktur Outsourcing Pabrik Gula Dijadikan Tersangka

Menunggak Iuran BPJS Ketenagakerjaan, Direktur Outsourcing Pabrik Gula Dijadikan Tersangka

Menunggak Iuran BPJS Ketenagakerjaan, Direktur Outsourcing Pabrik Gula Dijadikan Tersangka

Sidoarajo, Nawacita – Kanwil BPJS Ketenagakerjaan Jatim terus melakukan penegakan hukum atas ketidakpatuhan perusahaan dalam mendaftarkan tenaga kerja ataupun perusahaan menunggak iuran program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang dalam proses penegakan hukumnya menggandeng Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Jatim.

Baru-baru ini Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Disnakertrans Jatim telah menetapkan Direktur PT Gatra Karya Utama (PT GKU) yang menunggak iuran BPJS Ketenagakerjaan sebagai Tersangka.

PT GKU merupakan perusahaan outsourcing yang bergerak di bidang jasa penyediaan tenaga kerja. Kasus ini dimulai dari PT GKU memungut iuran dari pekerjanya yang bekerja di sejumlah pabrik gula di Jatim, tetapi iuran yang dipungut tidak disetorkan ke BPJS Ketenagakerjaan Cabang Kediri, dimana PT GKU terdaftar sebagai peserta.
Kemudian hal ini menjadi dugaan tindak pidana tidak menyetor iuran Jaminan Sosial yang sudah dipungut.

Kepala Kantor BPJS Ketenagakerjaan (BPJamsostek) Cabang Kediri, Imam Haryono Safii menyatakan, selama ini pihaknya telah melakukan pembinaan kepada perusahaan-perusahaan peserta BPJamsostek yang menunggak iuran tidak terkecuali PT GKU.

Pasca dilakukan pembinaan tunggakan iuran masih terus terjadi sehingga dilanjutkan dengan pengawasan dan pemeriksaan oleh Petugas Pemeriksa Cabang dan ditemukan PT GKU telah memungut iuran dari karyawannya namun tidak disetorkan ke BPJamsostek.

Baca Juga :  BPJS Ketenagakerjaan Beri Akses Kepemilikan Rumah.

“Kemudian atas kasus tersebut ditingkatkan pada proses selanjutnya, yaitu melimpahkan kepada Disnakertrans Jatim,” kata Imam.

Dengan tidak dibayarkannya iuran Jamsostek tersebut, lanjut Imam, maka Tersangka diduga melanggar Pasal 55 jo. Pasal 19 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No.24 Tahun 2011 yang mengatur Pemberi Kerja wajib membayar dan menyetor iuran yang menjadi tanggung jawabnya kepada BPJS Ketenagakerjaan.

Kabid Pengawasan Ketenagakerjaan dan K3 Disnakertrans Jatim Tri Widodo mengatakan, atas pelimpahan kasus PT GKU tersebut diawali dengan pemeriksaan oleh Pengawas Ketenagakerjaan sebelum kemudian bergulir dalam ranah penyidikan.

Atas pemeriksaan tersebut, Pengawas Ketenagakerjaan telah menerbitkan Nota Pemeriksaan I dan II yang ditujukan kepada Pimpinan PT GKU.

“Akan tetapi hingga batas waktu yang ditentukan, pihak PT GKU tidak memberi jawaban/tanggapan, sehingga kami membuat Laporan Kejadian untuk dilanjutkan proses pemanggilan dan penyidikan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil sampai diterbitkannya penetapan tersangka pada 21 Maret 2024,” ujar Tri Widodo.

Baca Juga Fraksi Partai Golkar DPRD Jatim minta Dinas Pendidikan tetap bayar iuran BPJS bagi GTT dan PNPNSD Jatim

Menindaklanjuti Surat Penetapan Tersangka tersebut, PPNS Disnakertrans Jatim melakukan pemanggilan terhadap Tersangka pada 18 April 2024 di Ruang Seksi Bina Penegakan Hukum Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan dan K3 guna dimintai keterangan yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Tersangka.

Pengambilan keterangan dilakukan untuk mengumpulkan bukti-bukti tambahan sehubungan dengan dugaan tindak pidana yang terjadi di PT GKU.

Sementara, Kepala Disnakertrans Jatim Sigit Priyanto menyampaikan, bahwa penindakan pengenaan pasal terkait BPJS Ketenagakerjaan yang ada di perkara ini, pihaknya akan all out membawa kasus ini ke ranah Pengadilan dan sudah dilaksanakan Penyidik Pegawai Negeri Sipil.

Sementara itu, Kepala Kanwil BPJS Ketenagakerjaan Jatim, Hadi Purnomo menyambut positif penegakan hukum terhadap perusahaan yang tidak patuh BPJS Ketenagakerjaan, baik secara gugatan perdata maupun pengenaan sanksi pidana oleh Disnakertrans Jatim.

“Dengan adanya penegakan kepatuhan ini, akan kami jadikan contoh bagi perusahaan lainnya termasuk perusahaan outsourcing agar semua mematuhi ketentuan serta patuh membayarkan iuran BPJamsostek sercara rutin,” kata Hadi.

Hadi juga mengingatkan, ketidakpatuhan perusahaan dalam membayar iuran BPJamsostek akan sangat merugikan para pekerja. Karena merampas hak pekerja untuk
mendapatkan perlindungan seperti yang diamanatkan Undang-Undang.

Dimana tunggakan iuran akan berdampak otomatis hilangnya manfaat perlindungan BPJS Ketenagakerjaan kepada pekerja pada perusahaan yang tidak tertib tersebut.

“Jika hal itu terjadi, maka perusahaan berkewajiban untuk memenuhi seluruh manfaat perlindungan seperti yang diselenggarakan BPJamsostek yang mana hal tersebut dapat memberatkan perusahaan”, pungkas Hadi, Selasa (30/4/2024).

RELATED ARTICLES

Leave a reply

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -

Terbaru