Presiden Jokowi: Pergantian Panglima Masih Proses
Jakarta, Nawacita | Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan pergantian Panglima TNI Laksamana Yudo Margono masih dalam proses. Yudo dijadwalkan memasuki masa pensiun pada November 2023.
Sempat muncul kabar, pemerintah melakukan perpanjangan jabatan. Apakah pemerintah akan mengganti posisi panglima TNI? “Masih dalam proses. Masih dalam proses,” ujar Jokowi seusai HUT ke-78 TNI di Lapangan Monas, Jakarta Pusat, Kamis (5/10/2023).
Sebelumnya, Imparsial menyayangkan wacana perpanjangan masa dinas Panglima TNI Laksamana TNI Yudo Margono yang bergulir belakangan ini. Padahal Yudo memasuki usia pensiun pada November 2023.
Imparsial memandang proses perpanjangan masa usia pensiun Panglima TNI merupakan langkah bertentangan dengan hukum (inkonstitusional). Pasal 53 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI menyatakan usia pensiun bagi perwira TNI adalah 58 tahun.
Ketentuan tersebut tidak memungkinkan dibukanya opsi perpanjangan masa usia pensiun perwira, termasuk dalam hal ini Panglima TNI.
Direktur Imparsial, Gufron Mabruri menyebut perpanjangan usia pensiun perwira TNI hanya bisa dilakukan melalui perubahan terhadap Pasal 53 UU TNI. Upaya ini dapat dilakukan melalui dua cara yaitu melalui putusan Mahkamah Konstitusi (MK) atau proses revisi di DPR. Meski ada kemungkinan lain, yakni melalui Perppu.
Jokowi berpesan kepada jajaran TNI perlunya skala prioritas dalam penggunaan anggaran untuk belanja alat utama sistem senjata (alutsista). Menurut dia, modernisasi alutsista memang penting, namun harus mendahulukan belanja prioritas yang lebih penting.
“Iya. Mesti ada skala prioritas. Alutsista itu penting tetapi dilihat apakah ada yang lebih penting. Apakah kita akan perang jadi didahulukan yang mana, yang skala prioritas yang mana,” kata Jokowi di Lapangan Monas, Kamis.
Jokowi menilai, kualitas alutsista TNI saat ini, sudah sangat lengkap serta menunjukan kekuatan keamanan Indonesia. Meski demikian, Jokowi mengakui, masih banyak perbaikan yang perlu dilakukan.
Baca Juga: Presiden Jokowi Tegaskan Pentingnya Lindungi Kedaulatan Digital Indonesia
“Ditampilkan tadi sudah sangat komplit lah meski itu baru sebagian kecil tapi sudah menunjukkan kurang lebih kekuatan kita seperti apa. Memang masih banyak yang perlu kita perbaiki, perlu kita evaluasi tapi secara umum saya kira bagus,” jelasnya.
Dalam amanatnya di HUT ke-78 TNI, Jokowi meminta pemerintah bijak dalam membelanjakan anggaran untuk penyediaan alutsista. Dia mengatakan, modernisasi alutsista memang sangat diperlukan.
Namun, kondisi keuangan negara dan anggaran negara saat ini masih sangat terbatas. “APBN kita sangat terbatas dan untuk kebutuhan kesejahteraan rakyat sangatlah besar. Sehingga belanja alutsista harus dilakukan bijak, baik caranya maupun peruntukannya,” kata Jokowi. rpblk