TikTok Ajukan Lisensi Platform Pembayaran Digital ke BI
Jakarta, Nawacita | TikTok dilaporkan tengah ajukan lisensi platform pembayaran digital di Indonesia. Diskusi mengenai hal ini tengah dilakukan secara intens oleh pihak TikTok dengan Bank Indonesia (BI).
Langkah ini sekaligus memperkuat pernyataan CEO TikTok, Shou Zi Chew, pada Juni 2023 lalu bahwa platform video pendek yang dimiliki ByteDance tersebut akan menginvestasikan miliaran dolar di Indonesia dan seluruh Asia Tenggara.
Dilansir dari Reuters, Sabtu (5/8/2023), seorang juru bicara TikTok mengatakan lisensi pembayaran di Indonesia tersebut akan membantu TikTok dan juga penjual lokal di platformnya.
Jika lisensi pembayaran tersebut berhasil didapatkan, nantinya para seller tidak perlu lagi menggunakan layanan pembayaran dari pihak ketiga. Bagi Tiktok, mereka juga akan diuntungkan dari biaya transaksi.

Saat ini TikTok memiliki sekitar 125 juta pengguna Indonesia per bulan. Angka ini setara dengan jumlah pengguna di Eropa dan tidak terlalu jauh di belakang Amerika Serikat (AS) yang memiliki 150 juta.
TikTok belakangan ini memang terus agresif mengembangkan layanannya. Tidak sekadar platform video pendek, tetapi sudah menjadi tempat bagi penggunanya untuk berjualan. Bahkan, TikTok juga sedang mengembangkan Project S TikTok Shop yang dinilai banyak pihak bisa mengancam usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM).
Project S TikTok merupakan proyek untuk menjual produk TikTok sendiri. Proyek ini pertama kali muncul di Inggiris melalui fitur belanja baru dalam aplikasi TikTok yang disebut “Trendy Beat”.
Dilansir dari Financial Times, Sabtu (5/8/2023), semua barang yang diiklankan dikirim dari Tiongkok, dijual oleh perusahaan yang terdaftar di Singapura yang dimiliki oleh perusahaan induk TikTok yang berbasis di Beijing, ByteDance. Model ini mirip dengan cara Amazon membuat dan mempromosikan barang terlarisnya sendiri.
TikTok akan memanfaatkan kemampuan platformnya menganalisa barang-barang yang laris di platformnya yang ditawarkan para menjual, kemudian ByteDance akan membuatnya sendiri dan mempromosikannya lebih intens dibandingkan produk dari penjual lain.
Baca Juga: Mendag Bedakan Izin Penjualan di E-Commerce dan Social Commerce
Langkah TikTok yang juga sering disebut social commerce ini banyak mendapat sorotan, apalagi belum ada aturan yang jelas mengenai hal ini.
Kepala Center of Digital Economy and SMEs Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Eisha M Rachbini menyampaikan, di satu sisi, kehadiran media sosial memang bisa memudahkan pelaku usaha UMKM untuk memasarkan produk mereka. Namun, apabila tidak diatur dengan jelas, social commerce bisa menjadi masalah bagi pembeli, penerimaan pajak, dan juga pelaku UMKM.
Menurut Eisha, harus ada regulasi yang jelas mengenai social commerce dan juga transaksi cross border, sehingga pelaku usaha di dalam negeri tidak sampai dirugikan.
“Jadi memang social commerce ini perlu diatur dengan jelas. Misalnya juga bagaimana transaksi cross border yang langsung dikirim dari luar negeri dan dijual di dalam negeri melalui social commerce, ini harus jelas aturannya. Misalnya terkait perlindungan konsumen, perpajakan, dan juga persaingan usaha,” kata Eisha. brtst