Surabaya, Nawacita – Komisi E DPRD Jatim mendorong dan meminta Dinas Sosial Provinsi Jatim untuk terus meningkatkan kerjasama dengan Kemensos kembali untuk memenuhi kebutuhan Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) di Jatim.
Hal itu disampaikan Wakil Ketua E DPRD Jatim Artono usai mengunjungi Balai Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Sensorik Netra Mahatmiya Kementerian Sosial di Bali, Jumat (8 April 2023).
“Setelah melihat dan menyimak, serta berkunjung ke pusat Netra Mahatmiya di bawah Kemensos, banyak program yang dapat bekerjasama dengan UPT Dinas Sosial untuk mengelola PPKS di Jatim ke depan,” ujar PKS . tahu. Politisi.
Artono menjelaskan masih banyak gelandangan yang tuna wisma dan disabilitas yang tidak mendapatkan perawatan. Hal ini disebabkan terbatasnya anggaran Departemen Sosial, serta lemahnya koordinasi antar kabupaten, provinsi, dan pusat. Jadi mereka berkeliaran di jalanan berpura-pura menjadi gelandangan atau pengemis.
“Dinas Sosial Jatim akan segera menyusul ini. Kita lihat sentra netra Mahatmiya memberikan pelatihan bagi penyandang disabilitas seperti pelatihan usaha, pelatihan UMKM dan kursus pelatihan. Saya melihat ini sebagai program yang bagus untuk dikembangkan di UPT 29 Jatim Dinas Sosial,” harap Artono.
Terkait anggaran penanganan sosial di Jatim, kata Artono, selama ini digunakan untuk memperbaiki infrastruktur gedung Dinas Sosial (UPT) Jatim yang rusak. Sedangkan untuk mengelola PPKS di Jawa Timur, ada baiknya bekerjasama dengan UPT di bawah Kementerian Sosial.
“Sekali lagi, kunjungan Komisi E DPRD Jatim di pusat netra Mahatmiya dapat menjadi inspirasi untuk perbaikan tata kelola PPKS di Jatim oleh dinas sosial dan UPT,” imbuhnya.
Sementara itu, Direktur Dinas Sosial Restu Jatim Novi Widiani mengaku berterima kasih atas sumbangsih Panitia DPRD E Jatim, ke depan Dinas Sosial Jatim dan UPT akan memperkuat kekuatannya, terintegrasi dan bekerjasama dengan Balai Rehabilitasi Sosial Netra Mahatmiya. untuk Orang dengan Disabilitas Sensorik.
“Layanan Sosial dan Pusat Kesejahteraan Sosial serupa dalam mengelola manfaat bagi penyandang disabilitas. Dimana Jawa Timur memiliki program Peduli Sosial Jatim di pusat, ada respon khusus untuk kasus disabilitas,” jelasnya.
Lebih lanjut Restu menjelaskan bahwa saat ini Pusat Rehabilitasi Mahatmiya Netra memiliki cakupan yang luas dalam penanganan kasus disabilitas seperti yang dilakukan di Lumajang, Jember, Situbondo dan Bondowoso.
Oleh karena itu, UPT dinas sosial di daerah perlu melakukan sinergi dan evaluasi dengan kantor Netra Mahatmiya.
“TKSK akan kita kerahkan di daerah untuk membantu menyelesaikan PPKS. Kalau PPKS ini bisa dididik dan dilatih di UPT kita, maka Dinas Sosial akan melakukannya secara maksimal. Namun, jika PPKS ingin melatih dan berkonsultasi di kelurahan Netra Mahatmiya, Dinas Sosial Jatim siap bekerja sama,” ujar Restu bersama Kepala UPT Dinas Sosial Jatim.
Diketahui, kunjungan ke pendopo Netra Mahatmiya sekaligus DPRD Provinsi Bali berlangsung sejak Rabu (8/3) hingga Sabtu (8/5) oleh Wakil Ketua Panitia Timur DPRD Jawa Artono sereta anggota lainnya Komisi E DPRD Jatim seperti Kodrat Sunyoto, Hartoyo, Suwandi Firdaus, Matur Husyairi, M. Rosydi, Adam Rusydi, Zeneye, Aida Fitria dan Umi Zahrok. Serta Kepala Dinas Sosial Jatim, Restu Novi Widiani dan Kepala UPT Dinas Sosial Jatim. pun/rgo
