Dikbud Kota Mojokerto, Terkait Merger Pastikan Tidak Ada Pencopotan Kasek
Mojokerto, Nawacita – Meski proses regrouping juga dibarengi dengan pergeseran jabatan kasek untuk mengisi kursi lowong yang ditinggal pejabat lama purnatugas, namun Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Kota Mojokerto bakal memastikan bahwa proses merger yang dilakukan di delapan SD negeri untuk digabung menjadi empat empat lembaga tak akan berdampak pada pemberhentian kepala sekolah (kasek).
Terkait merger delapan SD negeri, Dikbud Kota Mojokerto memastikan tidak ada jabatan kasek yang dicopot dan akan digeser untuk yang sudah pensiun.
“Tidak ada pemberhentian kursi jabatan kepala sekolah, tapi nanti akan kami geser untuk mengisi yang sudah pensiun, tentunya juga itu atas izin Walikota Mojokerto,” terang Kepala Dikbud Kota Mojokerto Amin Wachid, Jum’at (19/5/2023).
Amin mengatakan, salah satu kepala sekolah telah digeser untuk mengisi kekosongan jabatan kosong di SDN lainnya. Sebelumnya penataan jabatan kasek telah digulirkan awal Mei lalu.
Baca Juga:Â PPDB 2023 Kota Mojokerto, Ada Golden Ticket Bagi Yang Hafiz Qur’an
“Langkah tersebut sebagai bagian dari proses merger alias penggabungan yang menyasar 8 lembaga. Masing-masing di SDN Blooto 1 dan SDN Blooto 2 yang akan menjadi SDN Blooto, SDN Gedongan 1 dan SDN Gedongan 3 juga akan digabung menjadi SDN Gedongan 1. Selain itu, penggabungan juga menyasar SDN Meri 1 dan SDN Meri 2 yang nomenklaturnya bakal diubah menjadi SDN Meri, termasuk SDN Balongsari 7 dan SDN Balongsari 8 menjadi SDN Balongsari 3,” ucapnya.
Amin menyebutkan, meski banyak yang pensiun, regrouping tidak ada pengaruhnya terhadap jabatan kepala sekolah. Memang ada dari salah satu dari kasek di SD kompleks tersebut tahun ini yang telah memasuki masa purnatugas.
“Sehingga, kursi tersebut dibiarkan kosong hingga merger resmi berlaku di tahun ajaran baru 2023/2024 per Juli nanti,” ujarnya.
Sebelumnya merger dilakukan berdasarkan hasil pengkajian dan persetujuan dari Pemprov Jatim. Dengan memperhitungkan jumlah rasio anak usia sekolah dan jumlah SD negeri dan swasta di sekitarnya. “Berdasarkan perhitungan kami dengan Unesa dan LPMP Surabaya, idealnya di kota membutuhkan sekitar 44 sampai 48 SD,” ungkapnya.
Baca Juga:Â Awal Juni, PPDB di Kota Mojokerto Akan Dilakukan Serentak
Selain merger, Dikbud Kota Mojokerto tahun ini juga melakukan penyesuaian terhadap penamaan sekolah. Masing-masing di SDN Mentikan 6 yang diganti menjadi SDN Mentikan 3 dan SDN Balongsari 6 menjadi SDN Balongsari 4. Perubahan nomenklatur dilakukan untuk menertibkan pengurutan nama sekolah di satu kelurahan.
Dari semula terdapat 52 SD negeri, merger dilakukan bertahap sejak 2022 dengan menggabungkan 8 sekolah menjadi empat lembaga, sehingga sebaran lembaga SD negeri di Kota Mojokerto terbilang gemuk.
“Tahun ini kembali melebur delapan sekolah menjadi empat SD negeri, dengan begitu mulai tahun pelajaran 2023/2024, jumlah SD negeri di Kota Mojokerto menjadi 44 lembaga,” tandasnya.
