OJK akan Bangun Pusat Informasi Keuangan Terpadu Desa

Jakarta, Nawacita | Otoritas Jasa Keuangan (OJK) siap membangun Pusat Informasi Keuangan Terpadu Desa (PIKD) yang merupakan bagian dari Ekosistem Keuangan Inklusif (EKI).

Program ini nantinya akan melengkapi kehadiran Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) dalam rangka mendorong sistem keuangan yang lebih inklusif.

Pilot project program PIKD akan dilaksanakan di Kabupaten Wonosobo, yang nantinya diimplementasikan juga di seluruh Kabupaten/Kota di Jawa Tengah. Program menjadi bagian penuh memperkuat literasi dan inklusi keuangan untuk kemandirian ekonomi desa.

Program PIKD merupakan sinergi OJK dengan Pemerintah Daerah dan Industri Jasa Keuangan yang di dalamnya mengakomodir juga program bersama antara OJK, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) dan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi yaitu program pengembangan Desa Wisata.

Kerja sama antara OJK dengan Kemenparekraf tersebut diimplementasikan secara nasional melalui program EKI yang menjadikan desa sebagai sasarannya.

Di samping itu, program ini juga diyakini akan melengkapi sinergitas pemerintah dan pemerintah daerah dalam Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD). Hal ini disampaikan Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi dan Pelindungan Konsumen OJK Friderica Widyasari Dewi dalam sesi dialog pada Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) dan Pleno TPAKD se-Jawa Tengah yang diselenggarakan di Semarang.

Rakorda TPAKD merupakan kegiatan rutin tahunan yang dilakukan OJK bersama Pemerintah Daerah dan Kementerian/Lembaga sebagai upaya evaluasi dan konsolidasi program kerja inklusi keuangan di setiap daerah. Acara rutin dihadiri oleh Kepala Daerah termasuk Rakor TPAKD Jawa Tengah kali ini yang dihadiri Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo.

Friderica mengungkapkan, peningkatan inklusi keuangan di masyarakat sangat penting dalam mendorong perekonomian masyarakat termasuk di perdesaan. Oleh karena itu, sinergi penguatannya harus terus dijalankan.

“Kita di OJK telah memiliki program untuk meningkatkan literasi dan inklusi keuangan di semua daerah di Indonesia. Karena memang setiap peningkatan 1% inklusi keuangan di daerah, akan meningkatkan indeks pembangunan manusia 0,16 persen,” ungkap Friderica dalam keterangan resmi, Kamis (27/4/2023).

Menurut dia, OJK akan terus memperkuat inklusi keuangan di perdesaan dengan memperbanyak akses keuangan masyarakat terhadap produk dan jasa keuangan yang sesuai seperti penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR), Kredit/Pembiayaan Melawan Rentenir (K/PMR), pendanaan Securities Crowdfunding (SCF) dan lain-lain.

Penguatan akses keuangan di perdesaan akan diiringi dengan perluasan edukasi keuangan sehingga peningkatan penggunaan produk dan jasa keuangan sejalan dengan pemahaman atau tingkat literasi masyarakat.

Baca Juga: Perkuat Pembiayaan UMKM, OJK Dorong Sinergi Lembaga Pemeringkat Kredit

Turut hadir Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Salahuddin Uno dan anggota TPAKD Provinsi maupun Kabupaten/Kota se-Jawa Tengah dan perwakilan dari Industri Jasa Keuangan sebagai peserta. Sandiaga menjelaskan, Jawa Tengah merupakan salah satu daerah penyumbang desa wisata terbanyak secara nasional.

“Saat ini pariwisata tercatat sudah bangkit dan jumlah dari lapangan kerja yang diciptakan semakin berkualitas dan mengacu pada aspek sustainability. Di tahun 2023, nilai devisa pariwisata ditargetkan sebesar US$ 2,0 miliar s.d. US$ 5,95 miliar. Untuk itu, ketersediaan akses keuangan perlu terus dilakukan,” jelas Sandiaga.

Dalam kesempatan itu, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo turut memberikan apresiasi kepada OJK atas peningkatan literasi dan inklusi keuangan di Jawa Tengah hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan tahun 2022.

“Tingkat inklusi keuangan Jawa Tengah meningkat dari tahun 2019 sebesar 47,38% menjadi 51,69% pada tahun 2022 dan literasi keuangan di Jawa Tengah meningkat dari 65,71% menjadi 85,97% pada tahun 2022. Pemerintah daerah juga sudah merealisasikan bantuan keuangan pada pemerintah desa tahun selama 2013-2022 sebesar Rp 7.786 miliar di 140.237 titik,” kata Ganjar.

Berdasarkan data OJK, saat ini di Jawa Tengah telah terbentuk seluruh tim TPAKD yang terdiri dari 1 TPAKD Provinsi dan 35 TPAKD Kabupaten/Kota. Seluruh TPAKD baik tingkat provinsi maupun kabupaten/kota telah menyusun program kerja tematik dan program kerja unggulan sesuai karakteristik wilayah dan kebutuhan terhadap akses maupun produk keuangan tertentu. brtst