Menkeu: UMKM Bisa Ciptakan 97 Persen Lapangan Kerja di ASEAN

Balai, Nawacita | Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan UMKM bisa ciptakan 97% lapangan kerja di ASEAN. UMKM turut memberikan kontribusi 35% hingga 69% terhadap produk domestik bruto (PDB) untuk negara-negara anggota ASEAN.

“Jadi peran UMKM sangat signifikan. Untuk menciptakan kegiatan yang lebih produktif, usaha kecil dan menengah akan bergantung pada kebijakan yang dijalankan. UMKM juga dapat menciptakan dampak yang signifikan bagi perekonomian masing-masing negara anggota ASEAN,” kata Sri Mulyani dalam High Level Dialogue on Promoting Digital Financial Inclusion and Literacy for MSMEs di Bali Nusa Dua Convention Center dikutip Investor Daily pada Rabu (29/3/2023).

Sri Mulyani Indrawati menyarankan tiga langkah untuk untuk memperkuat kerangka kerja regional ASEAN dalam upaya meningkatkan inklusi dan literasi keuangan bagi UMKM.

Pertama, menyediakan basis data untuk semua negara anggota ASEAN, sehingga UMKM mampu membedakan dan mengidentifikasi kapasitas UMKM, tingkat tata kelola inklusif dan kualitas kelembagaan.

Kedua, menyediakan fasilitas sistem pembayaran elektronik (e-payment system) bagi UMKM

“E-payment akan menjadi produk yang mendukung fungsi dasar UMKM dan meningkatkan kemudahan transaksi langsung bahkan tanpa menimbulkan biaya besar dalam kegiatan UMKM. Sehingga benar-benar meningkatkan akses dan infrastruktur bagi UMKM,” tutur Sri Mulyani.

Ketiga, meningkatkan kapasitas bagi UMKM baik dalam pengembangan produk, maupun kualitas, serta penetrasi akses pasar/pembiayaan.

“Program peningkatan kapasitas yang dipadukan dengan program pembiayaan, ampuh mempercepat pemberdayaan usaha kecil dan menengah,” tutur Sri Mulyani.

Di sisi lain, Gubernur BI Perry Warjiyo mengatakan upaya peningkatan inklusi keuangan terhadap UMKM harus dilakukan secara sinergis antar pemangku kepentingan. Upaya mendorong UMKM untuk naik kelas dapat dilakukan dengan mengembangkan ekosistem secara terpadu.

Saat ini BI memiliki 3,000 UMKM binaan yang dikembangkan 46 kantor perwakilan. Pengembanan UMKM dilakukan secara klaster agar dapat meningkatkan skala ekonomi pelaku UMKM.

Baca Juga: Kemenkeu Jatuhkan 261 Sanksi pada Pegawai Selama 5 Tahun

“Dalam kebijakan afirmatif Bank Indonesia, kita punya strategi nasional untuk pengembangan UMKM, tetapi kami juga membawa mereka dengan insentif fiskal, subsidi suku bunga untuk kredit usaha rakyat (KUR). BI juga memberikan insentif kepada UMKM,” kata Perry.

Perry mengatakan upaya meningkatkan inklusi ekonomi dan keuangan dapat dilakukan melalui digitalisasi UMKM.

Saat ini BI sudah mendorong pelaku UMKM untuk menggunakan Quick Response Indonesia Standard (QRIS) dalam transaksi perdagangan. Pada tahun 2022 sudah 30 juta pemakai QRIS dan 80% berasal dari UMKM.

“Kami memperkenalkan QRIS, ini tahun lalu 30 juta 80% UMKM. Target tahun ini 45 juta, kurang lebih sama 85% dari 45 juta adalah UMKM,” pungkas Perry. brtst