DPRD Marah Besar, Tuding DPRKPP Terbitkan IMB yang Masih ada Permasalahan

0
182

Surabaya, Nawacita – Komisi C DPRD Surabaya menggelar rapat resume dengar pendapat ( Hearing) terkait kelanjutan rumah tiga lantai yang tidak memiliki ijin Mendirikan Bangunan (IMB)

Dimana salah rumah di sisi kanan dan kiri di kawasan Kalilom Lor Indah Seruni, Kelurahan Tanah Kali Kedinding, Kecamatan Kenjeran
pada Rabu (27/7/2022) siang.

Ketua Komisi C DPRD Surabaya Baktiono menjelaskan, hal ini lantaran Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, serta Pertanahan (DPRKPP) tak menindaklanjuti hasil resume yang telah disepakati pada hearing sebelumnya, Rabu (8/6).

Waktu itu, Komisi C berhasil menengahi konflik panjang antartetangga dengan tiga poin kesepakatan. Salah satunya, Sudarmanto selaku pemilik rumah tiga lantai harus memperbaiki dampak kerusakan bangunan yang ditimbulkan terhadap rumah milik Soleh. Sebelum hal itu dilakukan, maka IMB tak boleh diterbitkan.

“akan tetapi DPRKPP justru mengeluarkan IMB. Sedangkan masih ada permasalahan yang belum terselesaikan. Berarti ini nantang Komisi C. Ini nggarai,” kata Baktiono.

Politisi senior PDI Perjuangan pun tampak marah. Dia lantas menuding perwakilan DPRKPP yang hadir yakni, Kabid Pemetaan dan Tata Ruang Reinhard Oliver sebagai biang kerok. Sebab, kesepakatan dalam resume sengaja diabaikan. Padahal saat itu, DPRKPP hadir mendengarkan dan ikut menandatangani hasil resume rapat.

“Jangan sampai kita minta interpelasi. Saudara Reinhard patut diduga menggerogoti pemerintahan Eri-Armuji. Kita minta IMB dicabut, kalau tidak, maka keputusan Komisi C daripada wali kota di-downgrade mending saudara yang di-downgrade. Karena tidak mampu menjalankan tugas,” tegas Baktiono.

Kendati demikian, wakil rakyat masih memberikan kesempatan kepada DPRKPP untuk memperbaiki. Komisi C memberikan waktu hingga 12 Agustus 2022 untuk mengentaskan masalah tersebut.

Sebagaimana yang tertuang di dalam resume rapat yang terbaru, poin satu disebutkan bahwa berdasarkan UU No 30 Tahun 2014 dan resume rapat 8 Juni 2022, mengingat belum dilaksanakan sesuai dengan resume tersebut, maka IMB No 188.4/325293/436.7.4/2022 yang dikeluarkan 4 Juli 2022 akan ditinjau kembali dan izin yang telah diterbitkan dapat dilakukan pencabutan.

Sementara itu, Nanang Sutrisno Selaku kuasa Hukum dari Darmanto mengatakan, Jadi intinya kami minta kepada DPRKPP Kota, Bahwa kita sudah mengurus ijin Mendirikan Bangunan ( IMB) secara benar ditempat yang benar, lalu tiba tiba direkomdasikan untuk di batalkan.

“ketika ambil keputusan, mereka sepertinya ragu-ragu, akhirnya mereka minta di tinjau ulang, ya Silakan saja, ” ucap Nanang Sutrisno selaku kuasa hukum saudara Darmanto

Tetapi kita juga mempunyai hukum yang lain, kalau misalkan DPRD ternyata benar, komisi C meminta kepada dinas untuk membatalkan IMB tersebut, kita akan melakukan upaya hukum yang lain yaitu melalui PTUN.

” Kami akan mengugat dinas terkait selaku penyelenggara, kenapa ini dibatalkan, ” ujar dengan nada kecewa

Saya merasa kecewa, masak IMB Baru seminggu dibatalkan, sebetulnya ini adalah masalah persoalan yang berbeda. “Awalnya disegel karena tidak berIMB, kemudian di urus keluar IMB lalu kemudian minta di batalkan

Persoalan yang lain, bahwa klien kami harus melakukan perbaikan, namun perbaikan itu harus ada putusan dari Pengadilan yang bersifat tetap yang membuktikan bahwa klien yang menyebabkan kerusakan.

“Untuk ganti rugi, kita menunggu hasil dari  keputusan dari Pengadilan, kita fair serta taat hukum,” katanya

Kronologis nya, awalnya ada kerusakan, kita dianggap bertanggung jawab, kita pun bertanggung jawab dan melakukan ganti rugi,

“Pihaknya sudah memberikan ganti rugi kepada Saudara Soleh dan rumahnya sudah di perbaiki Kemudian rumahnya rusak Lagi, itu secara langsung bahwa itu adalah kasus yang sama di pihak kami,” tutup Nanang Sutrisna selaku kuasa hukum Darmanto.

Sementara itu, Soleh pemilik rumah yang merasa terdampak atas bangunan tiga lantai mengatakan, kalau saudara (Darmanto.red) memakai jasa pengacara terserah, kami tetap pada jalurnya cuma di resumnya ditambah IMB, Boleh di cabut akan tetapi harus di tinjau kembali

“Diikuti saja, kami ini juga mempunyai lembaga politik, nantinya dan akan ada proses hukumnya, kita gugat dipengadilan karena mereka tidak mempunyai itikad baik dengan hasil resume pada tgl 8 Juni 2022 dan ditanda tangani pula,” beber dia

Ini Pelanggaran, dirinya berharap keadilan mohon ditegakkan, kami akan gugat baik melalui PTUN maupun Pidana terkait masalah hal ini, termasuk dinas terkait dan kami serahkan kepada pimpinanya

“Untuk Darmanto, pastinya akan ada upaya upaya hukumnya, kita ini berada di negara hukum,”  tutup M Sholeh pemilik rumah yang merasa terdampak atas bangunan tiga lantai

Dn

Facebooktwitterlinkedininstagramflickrfoursquaremail

LEAVE A REPLY