Surabaya, Nawacita | Bupati Lamongan, Yuhronur Efendi dan Walikota Madiun, Maidi memberikan respon berbeda dan bersayap ketika namanya kembali tercantum dalam struktur kepengurusan DPD Partai Demokrat Jatim periode 2022-2027.
Peneliti Utama The Republic Institute, Sufyanto menilai respon Yuhronur dan Maidi merupakan sikap politik yang wajar bagi seorang kepala daerah. Pasalnya, mereka berkepentingan agar bisa menjaga keseimbangan dengan semua partai politik demi tiket di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 mendatang.
“Rasanya wajar bila beberapa kepala daerah tidak akan tegas menjawab keikutsertaannya dalam kepengurusan Partai Demokrat Jawa Timur. Karena ingin menjaga relasi dengan semua partai pengusung disaat Pilkada lalu, dan sekaligus untuk bisa diterima di semua warna partai politik, untuk kepentingan proses pencalonan dalam Pilkada mendatang,” katanya, Minggu, (24/04)
Baca Juga: Didukung NU-Muhammadiyah, Herman Khaeron Sebut AHY dan Demokrat Bakal Juara
Dikatakan Sufyanto, fenomena tersebut tidak lepas dari praktik pemberian rekomendasi dukungan partai politik kepada para calon kepala daerah dengan syarat-syarat tertentu, seperti menjadi anggota partai hingga tercatat sebagai pengurus. Hal ini banyak ditemukan di setiap gelaran Pilkada.
Biasanya, lajut Sufyanto, kepala daerah akan berusaha memberi dukungan kepada parpol pengusung utama. Meski mereka tetap menjalin komunikasi dengan parpol pendukung lainnya.
“Menurut saya ini bukan persoalan catut mencatut nama, tapi bisa jadi para kepala daerah itu masuk keanggotaan partai politik saat menjadi persyaratan untuk mendapatkan rekomendasi partai disaat mendaftar sebagai calon kepala daerah dalam Pilkada sebelumnya. Hanya saja semua kepala daerah yang maju Pilkada melalui jalur partai politik, tentu akan berusaha memberi dukungan kepada partai utama yang mengusung sembari tetap akrab dengan partai-partai lain,” tambahnya.
Dosen Politik Universitas Muhammadiyah Sidoarjo itu menilai, kepemimpinan DPD Demokrat Jatim dibawah Emil Elestianto Dardak tidak sembarangan menyusun kepengurusan. Pencantuman itu tentu sudah melalui kajian matang dan pemikiran yang jernih, sehingga roda organisasi parpol bisa bekerja lebih optimal.
“Saya melihat kepemimpinan Partai Demokrat di bawah nahkoda Ketum AHY dan Ketua DPD Jatim Emil Dardak, tentu tidak akan sembarangan di dalam menyusun kepengurusan, karena mereka pemimpin yang memiliki reputasi yang luar biasa,” tambahnya.
Disisi lain, Partai Demokrat adalah Partai yang telah memiliki sejarah panjang dalam percaturan politik nasional, maupun keikutsertaannya didalam mengisi pembangunan di Indonesia yang tentu saja tidak bisa dianggap sebelah mata.
Baca Juga: Hadiri Pelantikan, Ketua NU dan Ketua Muhammadiyah Jatim Kompak Doakan AHY dan Demokrat
“Tentu sudah memperhitungkan kemungkinan-kemungkinan yang terjadi di dalam menyongsong perhelatan Pemilu dan Pilpres, dilanjutkan Pilkada serentak tahun 2024 mendatang,” pungkasnya.
Untuk diketahui, pada Pilkada Lamongan 2018 lalu, peran partai Demokrat memberikan peran penting untuk kemenangan pasangan Yuhronur-Abdul Rouf. Dengan modal 9 kursi di DPRD, partai Demokrat menjadi partai terbesar dalam koalisi.
Sosok Yuhronur yang sebelumnya menjabat Sekda Lamongan juga kerap direpresentasikan sebagai keberlanjutan pemerintahan petahana Bupati Fadeli yang notabene adalah bagian dari partai Demokrat.
Fakta serupa juga terjadi di Pilwali Madiun 2018, partai Demokrat menyumbang 7 kursi untuk memenangkan koalis Maidi-Indra Raya. Nama Maidi juga dikenal sebagai representasi dari petahana. Dukungan partai Demokrat ke Maidi juga sempat diwarnai ketegangan, pasalnya, Wawali Armaya yang tercatat sebagai kader Demokrat tidak mendapat rekomendasi. bdo
