PKB dan PDIP Kompak Apdesi Harus Ditertibkan

0
131

Jakarta, Nawacita – Komisi II DPR RI meminta Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian untuk segera bertindak memberikan sanksi kepada Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) yang mendukung perpanjangan masa jabatan Presiden Joko Widodo tiga periode.

Anggota Komisi II DPR Fraksi PDI Perjuangan Junimart Girsang menilai organisasi kemasyarakatan (Ormas) saat ini mulai tidak taat pada aturan undang-undang.
Salah satunya deklarasi ormas Apdesi yang mendukung perpanjangan masa jabatan presiden tiga periode. Padahal, dalam peraturan tentang Ormas itu, jelas bahwa tidak boleh ada politik praktis.

“Termasuk yang terakhir, kita masih ingat betul tentang Apdesi, padahal dalam UU Ormas itu dan UU Pemerintah Desa sudah jelas bahwa para kades tidak boleh bermain politik praktis,” kata Junimart dalam rapat Komisi II DPR, di Senayan, Jakarta, Selasa (5/4/2022).

Dia juga mendesak agar Mendagri Tito Karnavian segera bertindak untuk meluruskan isu terkait deklarasi presiden tiga periode dan mengawasi gerakan ormas yang menjadi wewenangnya.

“Mendagri itu harusnya menetralisir dan langsung menegur Apdesi secara terang benderang supaya tidak jadi bola liar di media massa. Sebaiknya Kemendagri juga mengambil sikap sebagai pembina pengawas seluruh ormas di Indonesia,” tegas Junimart.

Hal senada dilontarkan, Anggota Komisi II DPR lainnya dari fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Luqman Hakim, ia meminta agar Mendagri Tito memberikan sanksi kepada Apdesi karena telah melanggar aturan perundang-undangan.

“Mendorong kepala daerah memberikan sanksi minimal pembinaan kepada pemda atau kepala perangkat desa yang ikut Silatnas 3 periode itu,” ucap Luqman.

Penulis: Alma Fikhasari

Facebooktwitterlinkedininstagramflickrfoursquaremail

LEAVE A REPLY