Semua Harga Melonjak Saat Ramadhan, DPR Nilai Pemerintah Langgar Konstitusi

0
190

Jakarta, Nawacita – Anggota Komisi IV DPR RI Johan Rosihan menilai pemerintah telah melakukan pelanggaran konstitusi terkait gejolak harga yang terus bergerak dan tidak terkendali, sehingga masyarakat menjadi kesulitan.

Padahal berdasarkan Pembukaan Undang-undang dasar tahun 1945 yakni melindungi seluruh rakyat dan tumpah darah Indonesia serta memajukan kesejahteraan umum.

“Saya menilai pemerintah telah abai pada tujuan keberadaannya di negeri ini, coba bayangkan saat ini ada mayoritas rakyat Indonesia yang akan melaksanakan ibadah puasa yang biasanya tingkat konsumsinya meningkat 10-20%, namun pemerintah jangankan bisa melindungi dan memfasilitasi, malah rakyat semakin dibebani dan dibiarkan sendiri berhadapan dengan pasar, karena itu kita harus tuntut pemerintah agar hadir memberikan perlindungan bagi seluruh rakyat ini,” kata Johan, kepada wartawan, Minggu (03/04/2022).

Lebih lanjut, Sekretaris Fraksi PKS MPR RI itu, menjelaskan bahwa pada bulan ramadhan semua komoditas seperti minyak goreng, gula, pulsa, bahan bakar minyak (BBM), gas, tarif tol dan lain-lain mengalami kenaikan harga.

Hal tersebut, tentu menunjukkan bahwa tata kelola pasar digerakkan oleh paradigma pasar bebas atau liberalism, padahal konstitusi kita secara tegas menyatakan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.

“Adanya fluktuasi harga yang tidak terkendali ini akibat bentuk pasar di Indonesia cenderung oligopoli bahkan monopoli, dan kita menyaksikan pemerintah tidak mampu memperbaiki mekanisme pasar sehingga harus tunduk pada kekuatan pasar,” jelasnya.

“Inilah yang saya sebut pemerintah telah melanggar konstitusi karena kebijakannya tidak mampu melindungi kepentingan rakyat malah kalah dengan kepentingan pasar,” tambah politikus PKS itu.

Menurutnya, bahwa harga bahan pangan di tanah air saat ini tidak kompetitif dibandingkan dengan negara-negara berkembang di Asia lainnya.

Johan menyebut kenaikan harga bahan pangan akan menimbulkan tekanan bagi 81% penduduk Indonesia. Yang mana akan berdampak signifikan pada peningkatan kemiskinan.

“Sektor ini akan memberi sumbangan sebesar 72% terhadap angka kemiskinan apabila terjadi kenaikan harga, jadi sangat serius mempengaruhi kondisi sosial ekonomi rakyat dan perekonomian nasional,” terang Johan.

Ia pun menekankan agar pemerintah segera memperbaiki mekanisme pasar dan lebih berpihak pada kepentingan ekonomi domestik.

“Pemerintah tidak boleh kalah dan takluk pada kekuatan pasar, saya tegaskan kebijakan pemerintah  harus sesuai dengan kepentingan rakyat dan tidak boleh tunduk  pada kekuatan pasar,” tutup Johan Rosihan.

Sebagai informasi, PT Pertamina (Persero) akhirnya mengumumkan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) jenis Pertamax.

Harga Pertamax kini naik menjadi Rp 12.500 per liter. Harga baru ini berlaku pada Jumat, 1 April 2022 mulai pukul 00.00 waktu setempat.

Tak hanya Pertamax, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengungkapkan, bensin Pertalite dan gas LPG 3 Kilogram (kg) juga akan mengalami kenaikan.

“Jadi over all yang akan terjadi nanti Pertamax, Pertalite (naik). Premium belum. Terus kemudian mengenai gas yang 3 kg itu kita bertahap,” kata Luhut, di Bekasi, Jumat (01/04/2022).

Kenaikan itu, disampaikan Luhut, akan berlangsung secara bertahap. Dari hari ini hingga September 2022.

“Jadi nanti 1 April, nanti Juli, nanti bulan September. Itu semua bertahap dilakukan oleh pemerintah,” ungkapnya.

Meski naik, subsidi tetap ada. Walau begitu Luhut tidak menjelaskan lebih detail.

“Tapi seperti yang misalnya (LPG) 3 kg ini kan dari 2007 tidak pernah naik harganya, kan tidak fair juga,” imbuhnya.

Penulis: Alma Fikhasari

Facebooktwitterlinkedininstagramflickrfoursquaremail

LEAVE A REPLY