Aturan BPJS Kesehatan, Legislator PDIP: Demi Kebaikan Masyarakat

0
256
Anggota Komisi IX dari Fraksi PDIP Rahmad Handoyo

Jakarta, Nawacita – Anggota Komisi IX dari Fraksi PDIP Rahmad Handoyo menilai aturan BPJS Kesehatan sebagai syarat pengurusan beberapa hal, dari jual-beli tanah, SIM-STNK, hingga urusan umroh-haji demi peningkatan pelayanan kesehatan bagi masyarakat.

“Kita harus pahami dengan jernih dan bijak, harus dengan cara yang utuh dalam menyikapi ini. Apa yang disampaikan pemerintah bukan tanpa alasan, ini demi semata-mata untuk pertama pelayanan kesehatan, kedua BPJS sendiri, bahwa BPJS kesehatan itu tentu pelayanan kesehatan akan semakin baik. Jangan serta-merta orang punya BPJS pada saat sakit saja. Ini butuh kegotongroyongan untuk mendapatkan fasilitas kesehatan,” kata Rahmad, saat dihubungi, Selasa (22/02/2022).

Lebih lanjut, Rahmad menjelaskan, BPJS telah memberikan manfaat bagi masyarakat, terutama mereka yang berekonomi rendah. Kehadiran BPJS, dapat meringankan beban masyarakat.

“Ingat ya BPJS sudah luar biasa membantu rakyat yang tadinya itu jual aset, jual rumah, jual pekarangan untuk membiayai keluarganya yang sakit, tapi dengan BPJS itu sudah berapa juta orang ditolong, sudah bisa meringankan beban kesehatan,” jelasnya.

Untuk diketahui, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengeluarkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional. Aturan ini meminta kementerian/lembaga hingga kepala daerah menjaring masyarakat untuk menjadi peserta aktif BPJS Kesehatan.

Dikutip dari aturan tersebut, Minggu (20/2), salah satunya, Jokowi meminta Menteri Agama mensyaratkan calon jemaah umroh dan haji khusus sebagai peserta aktif BPJS Kesehatan.

“Mensyaratkan calon jamaah umrah dan jamaah haji khusus merupakan Peserta aktif dalam program Jaminan Kesehatan Nasional,” demikian bunyi aturan tersebut.

Selain itu, kartu BPJS Kesehatan menjadi syarat mengurus surat izin mengemudi (SIM). Jokowi menginstruksikan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) untuk melakukan penyempurnaan regulasi guna memastikan pemohon SIM, surat tanda nomor kendaraan (STNK), dan surat keterangan catatan kepolisian (SKCK) adalah peserta aktif BPJS Kesehatan.

“Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk melakukan penyempurnaan regulasi untuk memastikan pemohon SIM, STNK, dan SKCK adalah peserta aktif dalam program Jaminan Kesehatan Nasional,” tulis aturan tersebut.

Penulis: Alma Fikhasari

Facebooktwitterlinkedininstagramflickrfoursquaremail

LEAVE A REPLY