Pimpinan DPR RI Sebut Ambang Batas Pencalonan Presiden Sulit diubah

0
159
Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco saat diwawancarai di Gedung Nusantara III DPR RI, Jakarta (25/11/21).

Jakarta, Nawacita – Polemik terkait tingginya ambang batas pencalonan presiden (presidential threshold) sebesar 20% dalam Pasal 222 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu terus bergulir. Sejumlah pihak berkeinan untuk menjadikan Presidential threshold menjadi 0% saja agar lebih demokratis.

Menanggapi hal itu, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengatakan, jika dilakukan revisi UU Pemilu untuk mengakomodasi turunnya presidential threshold sulit akan dilakukan. 

Sebab, menurutnya akan membutuhkan waktu yang panjang dalam proses revisi di DPR. Terlebih, saat ini tahapan Pemilu 2024 sudah berjalan. 

“Tahap pemilu yang sudah jalan ini kemudian akan terganggu kalau kita membuat lagi revisi-revisi yang waktunya juga tidak akan cukup,” kata Dasco, kepada wartawan di Gedung Nusantara II DPR RI, Jakarta, Senin (20/12/2021). 

Lebih lanjut, ia menyebut, aspirasi yang disalurkan terkait penurunan presidential threshold mungkin bisa dilakukan. Namun tidak dalam Pemilu 2024. 

“Jadi bukannya kita tidak aspiratif begitu. Tahapan-tahapan yang panjang dalam proses revisi Undang-Undang Pemilu itu mungkin dilakukan, tetapi nanti,” ungkapnya. 

Ia menilai UU Pemilu yang berlaku saat ini dibentuk berdasarkan aspirasi masyarakat. Sehingga tidak perlu ada kritik DPR yang beranggapan tidak mendengarkan aspirasi masyarakat dan partai tertentu yang menyuarakan turunnya presidential threshold. 

“Jadi kita bukan tidak mau mengambil aspirasi dari masyarakat, tetapi memang UU yang dibuat itu, revisi di tahun 2017, juga sudah berdasarkan aspirasi masyarakat,” imbuh Ketua Harian DPP Partai Gerindra itu.

Penulis: Alma Fikhasari

Facebooktwitterlinkedininstagramflickrfoursquaremail

LEAVE A REPLY