MK Nilai UU Cipta Kerja Inkonstitusional, Pimpinan DPR: Akan Kami Kaji

0
104
Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco saat diwawancarai di Gedung Nusantara III DPR RI, Jakarta (25/11/21).

Jakarta, Nawacita – Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Ciptaker) perlu diperbaiki, sebab bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1845) dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat.

Menyikapi pernyataan tersebut, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco mengaku, bahwa pihaknya menghormati keputusan MK yang bersifat final dan mengikat itu.

“Namun putusan tersebut kami masih akan pelajari terlebih dahulu sebelum kemudian DPR mengambil langkah-langkah sesuai dengan mekanisme yang ada,” kata Dasco, saat diwawancarai di Gedung Nusantara III DPR RI, Jakarta, Kamis (25/11/2021).

Lebih lanjut, Ketua Harian DPP Partai Gerinda itu menyampaikan, DPR RI akan mentaati apapun keputusan yang dikeluarkan oleh MK. Ia juga mengaku membutuhkan waktu untuk mempelajari dan mengkaji putusan MK, sehingga langkah yang akan dilakukan tepat dan akurat.

“Mohon juga diberikan waktu kepada kami untuk membuat kajian serta mempelajari isi putusan tersebut dengan utuh sehingga kami juga dapat mengambil langkah-langkah yang tepat,” jelasnya.

“Kami akan lihat secara detail dan akan dibikin kajiannya oleh badan keahliannya baru kemudian kami akan lakukan sesuai dengan mekanisme yang ada di DPR,” sambung Dasco.

Sebelumnya, Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) mengeluarkan keputusan bahwa UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat.

“Bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai ‘tidak dilakukan perbaikan dalam waktu 2 tahun sejak putusan ini diucapkan’,” kata Ketua MK Anwar Usman saat membacakan amar putusan yang disiarkan secara langsung di kanal YouTube Mahkamah Konstitusi RI dan dipantau dari Jakarta, Kamis (25/11/2021).

Anwar Usman juga menyatakan bahwa UU Cipta Kerja masih tetap berlaku sampai dengan para pembentuk undang-undang, yakni pemerintah dengan DPR melakukan perbaikan pembentukan sesuai dengan tenggang waktu sebagaimana yang telah ditentukan di dalam putusan tersebut.

Tak hanya itu, MK juga memerintahkan kepada para pembentuk undang-undang untuk melakukan perbaikan dalam jangka waktu paling lama 2 tahun sejak putusan tersebut diucapkan oleh MK, dan apabila dalam tenggang waktu tersebut para pembentuk undang-undang tidak melakukan perbaikan, Undang-Undang Cipta Kerja menjadi inkonstitusional secara permanen.

Penulis: Alma Fikhasari

LEAVE A REPLY