Menyikapi Putusan MK Terkait UU Cipta Kerja, PAN Desak Segera Lakukan Perbaikan

0
124
Ketua Fraksi PAN DPR RI, Saleh Partaonan Daulay

Jakarta, Nawacita – Keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait Undang-undang Cipta Kerja adalah final dan mengikat. Karena itu, pemerintah dan DPR harus segera menginisiasi perbaikan UU tersebut.

Ketua Fraksi PAN DPR RI Saleh Partaonan Daulay meminta agar segala amar putusan yang mengikutinya harus ditaati. Termasuk tidak membuat aturan turunan dan tidak membuat kebijakan yang didasarkan atas UU tersebut.

“Pemerintah dan DPR harus mengambil keputusan. Pilihan terbaik adalah segera melakukan perbaikan. Waktu yang tersedia sangat sempit mengingat ruang lingkup dan jumlah pasal sangat banyak,” kata Saleh, kepada nawacita.co, Jumat (26/11/2021).

Lebih lanjut, ia menilai dengan adanya putusan ini, terlihat jelas independensi MK. Meskipun tidak dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945, namun dengan putusan seperti ini fungsi MK sebagai pengawal konstitusi sangat terasa.

Pada sisi yang lain, putusan ini akan menjadi pembelajaran bagi pemerintah dan DPR. Terutama karena pengalaman membuat omnibuslaw masih sangat baru di Indonesia. Sangat wajar jika MK memberikan koreksi dan perbaikan.

“Ke depan, jika ada agenda pembahasan RUU Omnibuslaw atau RUU lainnya, semua catatan yang mengiringi putusan MK ini harus diperhatikan. Misalnya, keterlibatan dan partisipasi publik, harus merujuk pada UU 12/2011, berhati-hati dalam penyusunan kata dan pengetikan, serta catatan-catatan lain,” papar Anggota Komisi IX itu.

“Saya berharap putusan MK ini tidak menyebabkan adanya saling tuding dan saling menyalahkan. Yang perlu adalah bagaimana agar pemerintah dan DPR membangun sinergi yang baik untuk memperbaiki. Tentu dengan keterlibatan dan partisipasi publik secara luas dan terbuka,” tambahnya.

Penulis: Alma Fikhasari

LEAVE A REPLY