Ahli Sebut Gugatan 3 Mantan Kader Partai Demokrat Tak Sesuai UU Parpol

0
90
Pakar hukum UGM Zainal Arifin Mochtar.

Jakarta, Nawacita – Gugatan yang dilayangkan tiga mantan kader Partai demokrat terus bergulir. Ahli yang dihadirkan oleh Partai Demokrat kubu AHY selaku tergugat II intervensi yakni pakar hukum UGM Zainal Arifin Mochtar menyebut bahwa gugatan tersebut telah menyalahi aturan Undang-undang Partai Politik (UU Parpol). 

Menurutnya, objek yang digugat oleh ketiga mantan kader itu, seharusnya diselesaikan terlebih dahulu melalui Mahkamah Partai. 

“Logikanya kalau ada selisih di internal partai, negara tidak boleh banyak campur, karena kalau negara bercampur terlalu cepat, terlalu mudah itu bisa menjadi berbahaya, makanya kenapa kemudian diselesaikan secara internal. Internal logika itulah yang ada di UU Parpol,” kata Arifin, usai sidang di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), Jakarta, Kamis (25/11/2021). 

Lebih lanjut, Arifin mengatakan kepada ketiga mantan kader untuk menyelesaikan permasalahan itu keranah internal yakni Mahkamah Partai. 

“Kalau kalian (tiga mantan kader) sudah mencoba menyelesaikan secara internal dengan serius lalu anda belum bisa mengambil keputusan atau misalkan masih berbeda pendapat baru silahkan bawa ke negara, begitulah logikanya,” jelasnya.

“Anda keberatan dulu dong. Kemudian anda keberatan maksudnya kepada menteri, lalu anda banding kepada atasan menteri dong yaitu Presiden baru dibawa  ke PTUN,” sambung Arifin. 

Oleh karena itu, Arifin menilai, langkah yang ditempuh ketiga mantan kader Partai Demokrat menjadi dasar Majelis Hakim untuk menyikapi dan memutuskan atas gugatan itu. 

“Dalam hal ini tentu hakim bisa mempertimbangkan ya kalau belum dilakukan upaya masa kemudian ujung-ujungnya dibawa ke Pengadilan, logikanya begini yang namanya Pengadilan Administrasi, Pengadilan itu sebenarnya taro dibelakang makanya dikasih kesempatan untuk melakukan upaya-upaya dulu di internal,” tegasnya.

Sebagai informasi, Perkara gugatan Nomor 154/G/2021/PTUN-JKT di PTUN Jakarta diajukan oleh tiga orang mantan kader Demokrat sebagai penggugat.  

Objek gugatan adalah pembatalan SK Kemenkumham terkait Anggatan Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) Partai Demokra tahun 2020 dan SK Kepengurusan Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). 

Sementara tergugat dalam perkara itu yakni Kementerian Hukum dan HAM. Adapun Partai Demokrat menjadi tergugat intervensi. 

Penulis: Alma Fikhasari

LEAVE A REPLY