Ironi KLHK : Hutan Dibabat Korporasi, Rakyat Dibebani Tanam Pohon

0
74

Jakarta, Nawacita – Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya Bakar kembali menuai kritik. Setelah dua pekan lalu mengatakan bahwa pembangunan tak boleh berhenti atas nama deforestasi, kini ia mengajak semua orang menanam minimal 25 pohon. Gerakan menanam pohon ini sejatinya sudah tertuang dalam Instruksi Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan INS.1/MENLHK/PDASHL/DAS.1/8/2017.

Instruksi itu mewajibkan aparatur sipil negara (ASN) di KLHK untuk menanam 25 pohon dan mengajak peran serta masyarakat untuk menanam minimal 25 pohon seumur hidupnya.

Gerakan dan ajakan itu kemudian menjadi sorotan dalam situasi saat ini ketika Menteri Siti Nurbaya menyampaikan kembali melalui akun Twitter pribadinya pada 21 November 2021 sebagai ucapan memperingati hari pohon sedunia. “Seumur hidup minimal tanamlah 25 pohon. Ditanam, dijaga, dan dirawat bersama. Bibit pohon bisa didapatkan secara gratis di berbagai lokasi persemaian permanen. Satu KTP bisa dapat 25 bibit pohon. Mari kita hijaukan bumi dan jaga terus lestari,” kata Siti Nurbaya.

Pernyataan menteri yang merupakan kader Partai Nasdem itu mendapatkan kritik dari sejumlah kalangan. Salah satunya adalah politikus Partai Demokrat Cipta Panca Laksana. Dalam akun Twitter pribadinya, ia menyebut pernyataan Siti Nurbaya itu hanya sebagai gaya-gayaan. “Emangnya masih ada lahan Bu buat nanam pohon? Lagian Ibu yang kasih izin pemodal merambah lahan, sekarang beban menanam kembali Ibu suruh rakyat menanam. Ada-ada aja deh,” kata Panca.

Kolega Panca lainnya juga memberikan kritik keras. Suhardi Duka, anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi Demokrat saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan KLHK, Senin (22/11/2021) mengatakan soal bibit pohon gratis yang dijanjikan oleh Menteri KLHK itu tak sepenuhnya berjalan baik sesuai dengan alokasi anggaran. “Kita tidak bisa percaya dengan janji alokasi anggaran untuk rakyat baik untuk kehutanan sosial, TORA (Tanah Objek Reforma Agraria), bibit produksi semua tidak ditepati alias bohong.Target yang selama ini dilaporkan bagus, faktanya di lapangan berbeda,” kata Suhardi dalam rapat yang dihadiri Sekjen KLHK Bambang Hendroyono.

Program-program yang tak berjalan itu yang menurutnya, kiwari telah menyebabkan bencana banjir di mana-mana. Ditambah lagi penegakan hukum untuk para korporasi pembabat hutan itu menurutnya masih mandul. “Penegakan hukum yang merambah kawasan hutan baik pidana dan denda tidak mengalami kemajuan,” katanya.

Suhardi juga menyinggung soal pernyataan Siti Nurbaya dua pekan lalu yang menyebut bahwa pembangunan besar-besaran era Presiden Jokowi tidak boleh berhenti atas nama emisi karbon atau atas nama deforestasi. Ia menilai pernyataan itu sesat. “Menurut saya pertanyaan ini sesat, bagi seorang Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang notabene sebagai institusi yang selama ini diharapkan dapat menjaga fungsi kawasan hutan dan konservasi serta lingkungan hidup di Indonesia,” kata Suhardi.

Pembangunan, kata dia, dimaknai sebagai perubahan ke arah yang lebih baik. Proses pembangunan sendiri bukan merusak lingkungan atau dengan deforestasi. “Yang merusak lingkungan selama ini adalah izin tambang, proses penambangan dan perkebunan korporasi itu yang melakukan deforestasi bukan pembangunan. Jadi jangan berlindung bahwa kerusakan hutan ini diakibatkan oleh pembangunan. Itu karena kesalahan pemberian izin atau pengawasan yang dilakukan oleh KLHK terhadap pelaku ekonomi yang saat ini menguasai, ada yang sampai 5 juta hektare. Ini tidak memberikan keadilan kepada rakyat,” ujarnya.

Sumber : Tirto 

 

LEAVE A REPLY