DPRD Jatim Berharap Karma Kwarnas Untuk Kwarda Jatim Segera Dicabut

0
98

Surabaya, Nawacita – Polemik Musda Gerakan Pramuka Jawa Timur nampaknya tak kunjung usai, kendati sudah hampir setahun berlalu. Bahkan hingga kini, pengurus Kwartir Daerah (Kwarda) Gerakan Pramuka Jawa Timur masa bakti 2020-2025, yang diketuai H Arum Sabil tak kunjung mendapat SK pengesahan dari Kwarnas.

mengaku merasa dianaktirikan. Pasalnya, kendati sudah terpilih dalam Musyawarah Daerah (Musda) Gerakan Pramuka Jawa Timur pada 15-17 Desember 2020, namun hingga sekarang tak kunjung menerima Surat Keputusan (SK) pengangkatan dari Kwartir Nasional (Kwarnas). 

Tak ayal, pengurus Kwarda Jatim terpaksa minta difasilitasi Komisi E DPRD Jatim untuk mengurai persoalan yang sedang dihadapi gerakan pramuka Jatim selama hampir setahun ini sehingga kinerja Kwarda Jatim juga tidak bisa maksimal.

“Selama SK belum turun, kami juga belum berani memanfaatkan dana hibah Pemprov untuk kegiatan Kwarda Jatim. Untuk menjalankan roda organisasi gerakan pramuka, kami terpaksa swadaya atau gotong royong dengan sesama pengurus. ,” kata Arum Sabil saat audensi dengan Komisi E DPRD Jatim, Senin (8/11/2021).

Lebih jauh pengusaha tebu asal Jember ini mengaku legawa dan tetap mengupayakan bagaimana kegiatan pramuka di Jatim bisa terus berjalan. “Selama SK belum keluar ini kami mencoba bagaimana kegiatan pramuka di Jatim tetap berjalan. Tentunya dengan catatan tidak melanggar aturan. Itu sudah kami lakukan, dalih Arum Sabil.

Di sisi lain, pihaknya juga telah mendapatkan fatwa hukum dari Kejaksaaan Tinggi Jatim untuk pijakan hukum agar setiap langkah yang dilakukan Kwarda Jatim tidak bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku.

“Kami juga sudah mendapatkan fatwa hukum dari kejaksaan tinggi ada LO nya itu yang kami jadikan pedoman melaksanakan kegiatan gerakan pramuka di Jatim,” beber Arum Sabil.

Ia menilai belum diberikannya SK mungkin saja Kwarnas masih mempelajari sebelum memantapkan sehingga SK Kepengurusan Kwarda Jatim bisa dikeluarkan. 

“Memang ada beberapa Kwarda di Indonesia yang juga pernah hampir satu tahun SK-nya ada yang belum keluar dan baru keluar beberapa bulan yang lalu. Sehingga menurut kami, Kwarda Jatim harus menghormati untuk memberi kesempatan kepada Kwarnas,” imbuhnya.

Konsekwensi lain akibat tak kunjung terbitnya SK dari Kwarnas yakni rencana kerja Kwarda Jatim agak sedikit tersendat. Padahal, gerakan pramuka juga dituntut untuk terus berinovasi dan berkreasi dalam memajukan dunia pendidikan yang berkelanjutan.

“Tentunya kita harus bersabar dulu. Memang ada sedikit kendala, memang ini ujian bagi kami untuk terus aktif, terus mandiri di situasi yang serba sulit ini,” dalih pria murah senyum ini.

Menanggapi keluhan Kwarda Jatim, Wakil Ketua Komisi E DPRD Jatim, Hikmah Bafaqih mengaku sudah berusaha menfasilitasi dengan 5 kali berkirim surat ke Kwarnas. Namun, surat balasan dari pusat itu belum memberikan jawaban yang jelas.

“5 kali kita bersurat tapi jawabannya tidak jelas. Pelanggaran AD/RT apa yang dilakukan? Ini kan tidak boleh dibiarkan dan akan menjadi preseden buruk bagi gerakan pramuka,” jelas politikus asal PKB.

Diakui Hikmah, konsekwensi yang harus diterima kwarda Jatim dengan tidak adanya SK dari Kwarnas, tidak hanya berdampak pada ketidaknyamanan kinerja kakak-kakak di Kwarda Jatim. Namun juga berimbas pada masa depan pendidikan luar sekolah bagi anak-anak maupun remaja di Jatim yang tergabung dalam gerakan pramuka.

“Situasi seperti ini pasti tidak nyaman kan. Sekalipun tadi kami menyemangati mereka untuk tetap melaksanakan program-program semampunya, dengan cara-cara yang dibenarkan secara peraturan perundang-undangan agar layanan pramuka ini tetap berjalan,” harap HIkmah.

Dalam waktu dekat, pihaknya juga berencana untuk menyelesaikan permasalahan ini dengan meminta penjelasan langsung ke Kwarnas di Jakarta. Sebab, secara AD/RT, Musda ini berlangsung secara clear dan seluruh Kwarcab sudah sepakat, namun SK pengangkatan belum juga diturunkan.

“Kita akan berangkat ke Jakarta sekitar tanggal 15 atau 16 November 2021 ke Kwarnas dan pihak-pihak di Jakarta. Kita ingin bertanya, sesungguhnya apa sikap Kwarnas yang paling jelas, paling clear tidak segera dikeluarkannya SK bagi Kwarda Jatim,” pungkas Hikmah. (tis)

LEAVE A REPLY