Warga MBR Ujung Surabaya Keluhkan Rumitnya Layanan Kesehatan

0
113

Surabaya, Nawacita – Menyandang Kota Metropolis, sudah barang tentu Kota Surabaya memiliki persoalan pelik yang dihadapi warganya khususnya mereka yang tergolong Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) yang tinggal di pemukiman padat penduduk seperti di kawasan Ujung Surabaya.

Hal itu dibuktikan oleh Blegur Prijanggono anggota DPRD Jatim Dapil Surabaya saat menggelar Reses III tahun 2021 di RW IX Kelurahan Ujung Kecamatan Semampir Kota Surabaya pada Senin (1/11/2021) malam. 

Rosidi Wakil Ketua RW 9 Kelurahan Ujung Kecamatan Semampir Surabaya mengatakan bahwa mayoritas warga RW 9 adalah kelompok MBR dan tingkat pendidikannya juga rendah sehingga banyak warga yang membutuhkan uluran tangan untuk menyelesaikan persoalan yang mereka hadapi. 

Ia mengakui RW 9 tergolong kawasan padat penduduk karena satu RW membawahi sebanyak 10 RT dengan jumlah hak pilih mencapai 12 ribu orang. “Pada Pileg lalu kita juga mendukung calon dari Partai Golkar yang sekarang duduk menjadi anggota DPRD Kota Surabaya. Tapi sayang beliau belum pernah menyapa warga sini,” terang Rosidi.

Sementara itu Muzayanah yang juga kader Partai Golkar setempat menyampaikan bahwa persoalan utama yang dihadapi warga adalah layanan kesehatan dan pendidikan yang dinilai birokrasinya rumit, sehingga warga enggan memanfaatkan layanan kesehatan gratis ketika sedang membutuhkan layanan kesehatan.

“Di sini ada 4 posyandu tapi sarana dan prasarananya memprihatinkan. Kalau bisa dibantu untuk tenda, kursi dan meja agar anak-anak balita bersama orang tuanya yang memeriksakan kesehatan bisa leluasa saat menunggu giliran diperiksa,” kata Muzayanah.

Senada, Arif Ketua RW IX Kelurahan Ujung Kota Surabaya juga berharap bisa difasilitasi untuk pemenuhan inventaris balai RW berupa tenda dan kursi. “Saat Pemkot gencar melakukan vaksinasi ke warga terpaksa kami pinjam tenda dan kursi ke RT maupun RW yang lain karena banyak yang rusak,” tegasnya.

Masih di tempat yang sama, Mahrus Ali warga lainnya berharap Blegur Prijanggono bisa membantu sarana dan prasarana TPQ. Mengingat, di wilayah Hang Tuah ada 10 TPQ dengan rata-rata santri 70-80 an orang. Namun bangunan 4×5 meter rata-rata belum ber-AC sehingga kondisinya pengap dan membuat anak didik kurang nyaman saat mengaji.

“Kalau bisa dibantu kipas angin atau AC biar anak-anak makin giat mengaji Al Qur’an,” harap pengasuh salah satu TPQ di kawasan Hang Tuah Surabaya.

Mendengar berbagai keluhan warga Ujung Surabaya yang secara otomatis bagian dari konstituen, Blegur Prijanggono mengaku kaget karena mayoritas keluhan warga Surabaya yang dikunjungi saat reses adalah seputar persoalan pendidikan khususnya sistem zonasi dalam penerimaan peserta didik baru (PPDB). 

“Terus terang ini agak langka jika yang dikeluhkan warga di kawasan Ujung Surabaya adalah persoalan layanan kesehatan. Sebab Pemkot Surabaya selama ini dikenal cukup bagus dalam memberikan layanan kesehatan masyarakat tapi fakta di lapangan ternyata tidak demikian,” kata politikus asal Partai Golkar.

“Kalau soal birokrasi layanan kesehatan, insyaAllah saya bisa bantu apalagi jika dirujuk ke RSUD Dr Soetomo karena milik provinsi. Kalau RS milik Pemkot, kita akan berkoordinasi dengan teman-teman yang ada di DPRD Kota Surabaya,” imbuh mantan Ketua DPD Partai Golkar Surabaya

Sedangkan menyangkut layanan pendidikan, kata Blegur memang masih belum bisa merata sehingga dibutuhkan pendirian sekolah-sekolah baru baik untuk tingkat SMP yang menjadi kewenangan kab/kota maupun tingkat SMA yang menjadi kewenangan Provinsi.

“Memang dari 31 kecamatan yang ada di Surabaya ada sekitar 15 kecamatan yang belum ada SMA/SMK Negeri sehingga sulit diterima di sekolah negeri karena dampak sistem zonasi,” terang anggota Komisi C DPRD Jatim.

Warga RW IX bersyukur karena keluhan soal TPQ dan Posyandu langsung ditindaklanjuti Blegur Prijanggono dengan memberikan bantuan uang untuk meringankan pemenuhan sarana dan prasarana yang dibutuhkan warga. 

“Mudah-mudahan bantuan ini bisa meringankan. Namun kalau seluruhnya nanti kita koordinasikan agar bisa mendapat bantuan dari Pemprov Jatim,” tegasnya. 

Ia bersyukur walaupun kondisi masyarakat padat penduduk namun warga masih memperhatikan pendidikan anak-anak khususnya pendidikan keagamaan. Mengingat, pendidikan agama dan moral adalah modal utama generasi penerus agar nantinya Kota Surabaya bisa lebih maju dan lebih baik.

“Saya hanya titip pesan tolong jaga protokol kesehatan walaupun Surabaya sudah masuk Zona 1. Sebab jika kita bisa bersabar dan taat prokes hingga Februari 2022, insyaAllah kondisi Surabaya akan kembali normal seperti belum ada pandemi Covid-19,” pungkas bendahara DPD Partai Golkar Jatim ini.(pun)

LEAVE A REPLY