Serikat Buruh Mojokerto Geruduk Kantor DPRD Jatim Tuntut UMSK

0
399

Ratusan buruh asal Kabupaten Mojokerto dan sekitarnya yang tergabung dalam Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) menggelar aksi di depan kantor DPRD Jatim. Mereka ingin menyampaikan aspirasi sekaligus menuntut agar Gubernur Jatim segera mengeluarkan surat keputusan tentang Upah Minimun Sektoral (UMSK) Kabupaten Mojokerto.

“Sudah hampir memasuki akhir tahun Gubernur Khofifah belum menetapkan UMSK Kabupaten Mojokerto. Padahal Bupati Mojokerto usai dilantik langsung membuat rekomendasi agar gubernur segera menerbitkan SK UMSK bagi Kabupaten Mojokerto,” kata koordinator aksi Jazuli di sela-sela aksi Kamis (14/10/2021).

Menurut sekretaris FSPMI Jatim komitmen gubernur perempuan pertama di Jatim terhadap nasib kaum buruh masih patut dipertanyakan, khususnya buruh di Kabupaten Mojokerto.

“Kami menuntut keadilan, sampai kapan Gubernur Jatim akan mengeluarkan SK UMSK bagi Kabupaten Mojokerto. Padahal sekarang sudah masuk petengahan Oktober dan batas deadline UMSK tahun 2021 adalah bulan Desember,” beber Jazuli.

Semua proses dalam penetapan UMSK tersebut, sambung Jazuli, sudah dilalui semua sesuai dengan ketentuan aturan perundangan. ”Diskusi di tingkat kabupaten termasuk di dewan pengupahan sudah dilakukan. Saat ini tinggal menunggu tanda tangan dari gubernur saja,” tegas Jazuli.

Di sisi lain, FSPMI juga mendesak agar penetapan UMK tahun 2022 di Jatim dilakukan secara berkeadilan dan tidak serta merta menggunakan mekanisme yang tertuang dalam UU No.11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan PP Np.36 tahun 2021, agar kesejahteraan buruh bisa meningkat.

“BPS sendiri menyatakan bahwa rumusan kenaikan upah tidak nyambung dengan hasil survei BPS sehingga kesejahteraan buruh semakin jauh dari kelayakan dan berkeadilan,” ungkap Jazuli.

Sementara itu anggota Komisi E DPRD Jatim Hartoyo usai menerima perwakilan buruh berharap Gubernur Khofifah ikut memperhatikan nasib kaum buruh dengan memberikan keadilan upah sesuai dengan hak-hak kaum buruh yang telah diatur dalam aturan perundang-undangan.

“Kami siap mengawal aspirasi kaum buruh untuk mencari keadilan dari Gubernur Jatim terkait SK penetapan UMSK Kabupaten Mojokerto yang hingga saat ini belum dikeluarkan,” tegas politikus Partai Demokrat.

Mantan ketua Komisi E ini menilai tidak ada alasan Gubernur Khofifah menunda-nunda terbitnya SK Penetapan UMSK Kab Mojokerto jika proses pengajuab dan pembahasan sudah sesuai dengan aturan.

“Kami sepakat Gubernur Jatim segera melakukan evaluasi terhadap kinerja pengawas ketenagakerjaan dan Disnaker Jatim segera membuat sistem informasi pengawasan berbasis digital agar kasus seperti ini tak terulang di tahun-tahun mendatang,” pungkas Hartoyo. (tis)

LEAVE A REPLY