Komisi B DPRD Jatim Kebut Raperda Desa Wisata Untuk Pemulihan Ekonomi

0
211

Surabaya, Nawacita – Setelah mengalami stagnan akibat Pandemi Covid-19, Komisi bidang Perekonomian DPRD Jatim kembali tergugah untuk segera merampungkan pembahasan Raperda Desa Wisata. Alasannya, keberadaan Perda ini diharapkan bisa mempercepat pemulihan ekonomi masyarakat yang terdampak pandemi.

Bentuk nyata keseriusan Komisi B itu terlihat saat menggelar singkronisasi materi Raperda Desa Wisata bersama dengan mitra terkait khususnya dengan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, serta Biro Hukum Pemprov Jawa Timur, di Candra Wilwatikta Pasuruan, Selasa (5/10/2021).

Wakil Ketua Komisi B DPRD Jatim, Mahdi mengatakan bahwa latar belakang dibentuknya Raperda Desa Wisata berawal dari banyaknya potensi wisata yang dimiliki setiap daerah di Jatim. Sayangnya, potensi itu tak digarap dengan baik akibat lemahnya sistem pengelolaan yang akan menangani wisata tersebut.

Politisi asal PPP itu mengakui usulan Raperda Desa Wisata sudah muncul sejak tahun 2017, namun karena kurang mendapatkan perhatian serius sehingga molor. Di tengah upaya pemerintah melakukan percepatan pemulihan ekonomi akibat pandemi, pihaknya menilai Raperda ini bisa menjadi salah satu solusi kebangkitan Jatim dari keterpurukan ekonomi sehingga dirasa perlu dituntaskan.

Berdasarkan data, sejauh ini ada sekitar 470 area yang berpotensi menjadi desa wisata di Jatim. Kendala sebagian besar pengembangan potensi Desa Wisata adalah sebagian lahan desa masuk wilayah hutan sehingga perlu koordinasi dengan pihak Perum Perhutani untuk ijin pemanfaatan lahan.

“Melalui Perda ini nantinya diharapkan kendala-kendala tersebut bisa diatasi dengan baik sehingga potensi desa wisata bisa digarap dengan maksimal,” kata politikus asal Probolinggo.

Senada, anggota Komisi B lainnya, Noer Soetjipto menambahkan bahwa payung hukum berupa Perda itu sangat diperlukan khususnya menyangkut status hukum pemanfaatan lahan yang akan digunakan untuk obyek desa wisata desa. Mengingat tanah kas desa tidak semuanya memiliki potensi untuk dikembangkan menjadi obyek wisata.

Agatha Retnosari

Masih di tempat yang sama, Agatha Retnosari menyatakan Raperda Desa Wisata harus memenuhi unsur keadilan. Mengingat, ada 9 kota di Jatim yang tidak memiliki desa karena berstatus kelurahan. Karenanya, politikus asal PDI Perjuangan ini mengusulkan supaya ditambah istilah kampung wisata untuk mengakomodir daerah-daerah yang berstatus kelurahan.

Selain itu, karena bersifat Perda maka perlu ada spesifikasi agar tidak bersifat seperti undang-undang yang sifatnya parsial. “Harapan Perda ini adalah bisa meningkatkan PDRB Jatim sehingga angka kemiskinan bisa diturunkan karena perekonomian masyarakat meningkat berkat adanya desa dan kampung wisata,” kata Agatha.

Sementara itu, Kadisbudpar Jatim, Sinarto mengatakan bahwa tugas dari Disbudpar untuk melakukan pemetaan potensi desa wisata. Sedangkan untuk pengembangannya akan diatur melalui Perda yang dibahas bersama DPRD Jatim.

“Kami akan tanggung jawab pada pemberdayaan dari akses kepariwisataan nanti di dalamnya itu ada dalam Perda baru kita akan masuk pada teknis. Bagaimana pelayanannya menjadi bagus tentang perizinan, ada lagi yang mengatur tentang bisnis desa wisata dan lain sebagainya,” pungkas Sinarto. (tis)

LEAVE A REPLY